[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc3e991c-c9db-4337-bbac-ae797558542c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengumpulan Sumbangan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palu","place_of_enactment","Palu","theme","Penyelenggaraan Izin Pengumpulan Sumbangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/NO.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Izin Pengumpulan Sumbangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedulian, kesetiakawanan dan tanggung jawab bersama masyarakat;\r\nbahwa agar kegiatan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/ atau barang diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, tidak disalahgunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tentang pemberian izin pengumpulan sumbangan;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran F angka 1 pembagian urusan pemerintahan bidang sosial dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur izin pengumpulan sumbangan di daerah; \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: \r\nUUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 4 tahun 1994; UU Nomor 23 Tahun 2014; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: \r\na. Bentuk dan jenis usaha kegiatan yang wajib izin;\r\nb. Perizinan;\r\nc. Prosedur pemberian izin;\r\nd. Ketentuan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;\r\ne. Peran serta masyarakat;\r\nf. Pembinaan dan pengawasan;\r\ng. Larangan;\r\nh. Ketentuan penyidikan;\r\ni. Ketentuan pidana;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024. \n 12 Halaman; Penjelasan 2 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengumpulan Sumbangan bertujuan untuk mengatur kegiatan pengumpulan sumbangan agar tertib administrasi, transparan, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Latar belakangnya adalah bahwa pengumpulan sumbangan merupakan unsur penunjang pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi gotong royong.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili di Kota Palu yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan wajib memperoleh izin dari Wali Kota. Kewenangan penerbitan izin dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

Peraturan ini juga mengatur tentang jenis kegiatan pengumpulan sumbangan yang wajib izin, prosedur pengajuan izin, jangka waktu izin, kewajiban pemegang izin, dan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan. Pembiayaan operasional pengumpulan sumbangan dibatasi maksimal 10% dari hasil pengumpulan, kecuali untuk penanggulangan bencana.

Masyarakat juga berperan serta dalam pengawasan pengumpulan sumbangan. Peraturan ini juga mengatur larangan penyalahgunaan hasil pengumpulan sumbangan, ketentuan penyidikan oleh PPNS, dan ketentuan pidana bagi pelanggaran.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALU
THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF PALU CITY
NUMBER 2 OF 2024
ON
IMPLEMENTATION OF FUNDRAISING PERMITS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALU,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering that fundraising in the form of money and/or goods is one of the supporting elements in financing development and improving social welfare based on the spirit of mutual cooperation as a manifestation of community concern, solidarity and shared responsibility;
Considering that in order for fundraising activities in the form of money and/or goods to be organized in an orderly, transparent, legal, non-abusive, and accountable manner, it is necessary to regulate the granting of fundraising permits;
Considering that based on the provisions in Attachment F number 1 regarding the division of government affairs in the social sector in Law Number 23 of 2014 on Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc3e991c-c9db-4337-bbac-ae797558542c","actionData","errors"]