[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc3d4121-ef34-4ac6-aef5-39b5341f4ebe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002","number","11","year","2002","published_date","2002-12-03","effective_date","2002-12-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tegal","place_of_enactment","Tegal","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEUANGAN DAERAH - POKOK-POKOK PENGELOLAAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/NO.7E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah secara transparan dan \r\nbertanggungjawab sejalan dengan ketentuan sebagaimana \r\ntercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor \r\n25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara \r\nPemerintah Pusat dan Daerah serta Pasal 14 ayat (1) \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang \r\nPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, \r\nmaka perlu menyusun Pokok-pokok Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah ; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka \r\nperlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, penyusunan dan penetapan APBD, kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota, kedudukan keuangan DPRD, pelaksanaan anggaran dan tata usaha keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah, kerugian daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2002. \n 54 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tegal ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

Ketentuan Substansial:

Definisi: Menjelaskan istilah-istilah penting seperti Keuangan Daerah, APBD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan lainnya.
Asas Umum: Pengelolaan keuangan daerah harus tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
APBD: APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah: Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan dapat mendelegasikan kewenangannya.
Penyusunan dan Penetapan APBD: Mengatur struktur APBD, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, surplus/defisit anggaran, dan proses penyusunan serta penetapan APBD.
Kedudukan Keuangan Walikota dan DPRD: Mengatur gaji, tunjangan, sarana, prasarana, dan biaya operasional Walikota, Wakil Walikota, serta DPRD.
Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha Keuangan Daerah: Mengatur penerimaan dan pengeluaran APBD, akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan pengelolaan barang daerah.
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: Walikota bertanggung jawab atas kinerja pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD.
Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah: DPRD melakukan pengawasan, dan Walikota mengangkat pejabat pemeriksa internal.
Kerugian Keuangan Daerah: Mengatur penggantian kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian.

","transitional_provisions","1. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.\n2. Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja, Standar Biaya dan Akuntasi Keuangan Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan Keputusan Walikota.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEGAL CITY
YEAR 2002
NUMBER 7
SERIES E

REGULATION OF TEGAL CITY
NUMBER 11 YEAR 2002
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TEGAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the Regional Financial Management policy in a transparent and accountable manner in accordance with the provisions contained in Article 23 paragraph (1) of Law Number 25 of 1999 concerning the Fiscal Balance between the Central Government and Regions and Article 14 paragraph (1) of Government Regulation Number 105 of 2000 concerning the Management and Accountability of Regional Finances, it is necessary to prepare the Principles of Regional Financial Management;
that for the purposes as referred to in letter a, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation.

In View of:

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc3d4121-ef34-4ac6-aef5-39b5341f4ebe","actionData","errors"]