[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc395f53-3fbe-4f1e-ad80-7e4077bd0a6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016","number","21","year","2016","published_date","2016-11-09","effective_date","2017-01-02","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Sosial NO. 21, BN.2016/NO.1821, jdih.kemsos.go.id :27 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1913).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2015 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur atau bupati/wali kota dalam melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial di daerah secara efektif dan efisien.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di daerah provinsi yang dilakukan oleh gubernur melalui Kepala SKPD yang kompeten.\n- Penyelenggaraan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.\n- Pengelolaan Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial, meliputi perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.\n- Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan yang juga bersumber dari APBN Kementerian Sosial, dengan alokasi untuk kegiatan yang bersifat fisik.\n- Pertanggungjawaban dan pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mencakup aspek manajerial dan akuntabilitas.\n- Pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan oleh Kementerian Sosial serta gubernur/bupati/wali kota terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permensos No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130349/permensos-no-23-tahun-2015","facb3c43-1479-4661-829e-a653afe808c6","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Permensos No. 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130317/permensos-no-18-tahun-2017","4afd5309-bbb1-45ea-bfcb-b51e64914ff9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2016
ON
DELEGATION OF AUTHORITY
DECONCENTRATION AND ASSIGNMENT OF ASSISTANCE TASKS
TO THE PROVINCIAL SOCIAL SERVICE AND THE REGENCY/CITY SOCIAL SERVICE
FISCAL YEAR 2017

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that in order to implement the provisions of Article 16 paragraph (5) and Article 39 paragraph (5) of Government Regulation Number 7 of 2008 on Deconcentration and Assistance Tasks, it is necessary to delegate tasks that are the authority of the Ministry of Social Affairs to the regions to carry out deconcentration and assistance tasks programs/activities;
that Regulation of the Minister of Social Affairs Number 23 of 2015 concerning the Plan for Programs, Activities, Budget, Deconcentration and Assistance Tasks within the Ministry of Social Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc395f53-3fbe-4f1e-ad80-7e4077bd0a6a","actionData","errors"]