[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc32ae4b-e11e-4d80-b7ef-912458a31fde","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi\r\nKerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Tahun\r\n2025-2029","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-07-11","effective_date","2025-07-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi\r\nKerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Tahun\r\n2025-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Induk - Standar Kompetensi Kerja - Nasional - Indonesia - Sektor Pariwisata
2025
Peraturan Menteri Pariwisata NO. 4, BN 2025 (513); 24 hlm
Peraturan Menteri Pariwisata TENTANG Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi\r\nKerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Tahun\r\n2025-2029
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan\r\nMenteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang\r\nTata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja\r\nNasional Indonesia, Menteri menetapkan rencana\r\ninduk pengembangan standar kompetensi kerja\r\nnasional Indonesia sektor pariwisata \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 31 Tahun 2006; PP Nomor 28 Tahun 2025; Perpres Noor 198 Tahun 2024; Permenaker Nomor 3 Tahun 2016; Permenpar Nomor 1 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang merupakan acuan bagi Komite Standar Kompetensi Sektor\r\nPariwisata dalam penyusunan SKKNI Bidang\r\nKepariwisataan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2025. \n 24 hlm; hlm 1 sd 5 batang tubuh, hlm 6 sd 24 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RIP SKKNI) Sektor Pariwisata untuk periode 2025-2029. RIP SKKNI ini menjadi acuan bagi Komite Standar Kompetensi (KSK) Sektor Pariwisata dalam menyusun SKKNI Bidang Kepariwisataan.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: RIP SKKNI disusun untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pariwisata, yang bertujuan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan daya saing bangsa. Sasaran utamanya adalah tersedianya pemetaan SKKNI Bidang Kepariwisataan yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas selama periode 2025-2029.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

RIP SKKNI berlaku selama 5 tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
Penyusunan RIP SKKNI didasarkan pada identifikasi bidang usaha dalam lingkup sektor pariwisata.
RIP SKKNI memuat pendahuluan, acuan normatif, metode penyusunan, peta jalan penyusunan SKKNI, program penyusunan SKKNI, organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI, rekomendasi pelaksanaan penyusunan SKKNI, dan penutup.
Menteri atau pejabat setingkat di bawahnya membentuk KSK Sektor Pariwisata untuk penyusunan RIP SKKNI.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, KSK Sektor Pariwisata yang telah dibentuk, tetap melaksanakan tugasnya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2025
ABOUT
MASTER PLAN FOR THE DEVELOPMENT OF WORK COMPETENCY STANDARDS
INDONESIAN NATIONAL TOURISM SECTOR 2025-2029

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the competence of human resources in the tourism sector, it is necessary to prepare a master plan for the development of Indonesian national work competency standards for the tourism sector which serves as a guideline in the preparation of Indonesian national work competency standards for the tourism sector for the period 2025 to 2029;
that based on the provisions of Article 16 of the Regulation of the
Minister of Manpower Number 3 of 2016 concerning Procedures for Establishing Indonesian National Work Competency Standards, the Minister stipulates a master plan for the development of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc32ae4b-e11e-4d80-b7ef-912458a31fde","actionData","errors"]