[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc14f2b9-b215-43d4-b18c-881db0b5c54d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 2019","number","54","year","2019","published_date","2019-11-29","effective_date","2019-12-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Pertanian NO. 54, BN.2019 No. 1552, peraturan.go.id
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018.

Ketentuan Substansial:

Perhitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian didasarkan pada beban kerja, yang ditentukan oleh indikator seperti wilayah penggunaan dan peredaran alat dan mesin pertanian, ruang lingkup pengujian/sertifikasi, jumlah alat dan mesin pertanian yang beredar, dan jenis alat dan mesin pertanian yang beredar.

Tahapan perhitungan kebutuhan meliputi:

Menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian untuk jangka waktu 5 tahun, diperinci setiap tahun.
Menghitung beban kerja dengan inventarisasi butir kegiatan dan angka kredit, menghitung perkiraan frekuensi hasil kerja, menghitung beban kerja butir kegiatan, dan menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan.

Perhitungan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengawasan alat dan mesin pertanian pada direktorat jenderal/badan lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian. Hasil perhitungan disampaikan kepada direktorat jenderal yang membidangi prasarana dan sarana pertanian.

Pengusulan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian dan dinas daerah dilakukan melalui tahapan validasi dan persetujuan oleh pejabat terkait, hingga persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan peta jabatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 1552, 2019

MINISTRY OF AGRICULTURE. Functional Position. Supervisor of Agricultural Tools and Machinery. Guidelines for Calculating Needs.

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 54 OF 2019
CONCERNING
GUIDELINES FOR CALCULATING THE NEEDS FOR THE FUNCTIONAL POSITION OF SUPERVISOR OF
AGRICULTURAL TOOLS AND MACHINERY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 33 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 46 of 2018 concerning the Functional Position of Supervisor of Agricultural Tools and Machinery, it is necessary to prepare guidelines for calculating the needs for the functional position of supervisor of agricultural tools and machinery;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc14f2b9-b215-43d4-b18c-881db0b5c54d","actionData","errors"]