[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc0c3759-8659-42ea-9b39-b81d568ede0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Restribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-05-23","effective_date","2022-05-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanggamus","place_of_enactment","Kota Agung","theme","Restribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RESTRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Restribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan\r\nGedung; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 8 Tahun 1981, UU No 2 Tahun 1997, UU No 28 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 11 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 27 Tahun 1983, PP No 12 Tahun 2019, PP No 10 tahun 2021,Permendagri No 80 Tahun 2015, PermenPUPR No 05/Prt/M/2016, PermenPUPR No 19 Tahun 2018, Perda Kab Tanggamus No 16 Tahun 2011 \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin\r\nMendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Halaman : 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Tanggamus. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan, menjamin keandalan teknis bangunan, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan setiap pendirian bangunan di daerah dengan instrumen persetujuan bangunan gedung, yang memerlukan pembiayaan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek Retribusi PBG: Penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk pembangunan baru, bangunan yang sudah terbangun tetapi belum memiliki PBG/SLF, dan PBG perubahan (dengan pengecualian untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan).
Subjek Retribusi PBG: Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG dan SLF.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan harga satuan retribusi PBG, dengan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
Struktur dan Besaran Tarif: Ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi, dengan formula yang berbeda untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
Prinsip Penetapan Tarif: Tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG atau SLF, termasuk biaya penerbitan dokumen, inspeksi, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.

Peraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pembayaran, sanksi administratif, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, insentif pemungutan, pemanfaatan retribusi, dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANGGAMUS
PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF TANGGAMUS REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
RETRIBUTION FOR BUILDING APPROVAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANGGAMUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 347 paragraph (2) of Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution for Building Approval; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law Number 2 of 1997 concerning the Establishment of Second

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc0c3759-8659-42ea-9b39-b81d568ede0f","actionData","errors"]