[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbf17970-5098-4766-88df-6497ec2d0ccf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 21 Tahun 2015","number","21","year","2015","published_date","2015-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tambahan penghasilan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa agar pemberian uang kinerja sesuai dengan kebijakan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2013;\r\nb. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian uang kinerja agar mampu meningkatkan prestasi kerja pegawai dan selaras dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka ketentuan mengenai petunjuk teknis pemberian uang kinerja pada belanja langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2013, perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung.\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah\tdiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);\r\n2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara\t(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);\r\n5. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\tNomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan\tdan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan\tUndang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);\r\n13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);\r\n14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan\tPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);\r\n15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); \n Pemberian Uang Kinerja dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya;\r\nPemberian uang kinerja dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :\r\na.\tPeraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 84);\r\nb. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 24);\r\nc. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 60);\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 84).\n2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 24).\n3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 60).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini mengatur petunjuk teknis pemberian uang kinerja pada belanja langsung di Pemerintah Kota Surabaya. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai dan menyesuaikan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja dalam memberikan uang kinerja yang dialokasikan pada belanja langsung.
Petunjuk teknis ini tidak berlaku bagi: Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya; Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya; Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya; Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; dan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pengaturan uang kinerja untuk instansi ini ditetapkan oleh masing-masing Kepala SKPD.
Pemberian honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibatasi dengan adanya uang kinerja. Honorarium yang masih dapat diberikan terbatas pada honorarium pengadaan barang/jasa (dengan nilai kontrak tertentu dan metode pemilihan tertentu), honorarium satuan tugas/panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum, honorarium bagi PNS yang duduk dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, dan honorarium narasumber pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat.
Pemberian Uang Kinerja dilaksanakan dalam batas anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.
Uang kinerja dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

","transitional_provisions","Peraturan Walikota ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF MAYOR OF SURABAYA
NUMBER 21 OF 2015
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR PROVISION OF
PERFORMANCE MONEY ON DIRECT EXPENDITURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order for the provision of performance money to be in accordance with the budgeting policy based on work performance in accordance with the provisions of Article 91 paragraph (4) and Article 93 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \n
Finance Management as amended twice by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011, the Regulation of the Mayor of Surabaya Number 83 of 2012 concerning Technical Guidelines for the Provision of Performance Money on Direct Expenditure has been established as amended twice by the Regulation of the Mayor of Surabaya Number 60 of 2013;
that in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbf17970-5098-4766-88df-6497ec2d0ccf","actionData","errors"]