[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbeb0734-6a6b-4f0d-9bec-89d4aa2d11b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2003","number","4","year","2003","published_date","2003-04-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-kesehatan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2003/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Kewenangan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah telah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi;\r\nb. bahwa berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, eraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 \n Peraturan Dearah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan retribusi, kebijakan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, tempat dan kewenangan pemungutan, tata cara pemungutan, masa retribusi, sanksi adminsitrasi, tata cara pembayaran, penagihan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keduluwarsa retribusi dan penghapusan piutang retribusi karena kedaluwarsa penagihan, uang perangsang, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2003. \n 71 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah penyerahan kewenangan retribusi pelayanan kesehatan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa daerah. Ketentuan substansial mencakup:\n\n- **Objek dan Subjek Retribusi**: Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa, dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan tersebut.\n- **Golongan Retribusi**: Retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa umum.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi**: Tingkat penggunaan retribusi diukur berdasarkan frekuensi, jenis, dan kelas pelayanan.\n- **Kebijakan Retribusi**: Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Biaya penyelenggaraan rumah sakit ditanggung bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kondisi sosial ekonomi. Tarif rumah sakit mempertimbangkan fungsi sosial dan ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan keadilan.\n- **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**: Tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan unit cost, kemampuan ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit lain, subsidi silang, dan aspek keadilan. Komponen tarif meliputi biaya investasi, pelayanan medik dan non-medik, pengobatan, penginapan, pengadaan kartu pasien, serta operasional dan pemeliharaan.\n- **Pengelompokan Tarif**: Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan (rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, rawat siang) dan jenis pelayanan medik (medik/tindakan medik, asuhan keperawatan, penunjang medik, rehabilitasi medik dan mental, gigi dan mulut, farmakoklinik/farmasi, penunjang non-medik, konsultatif khusus, pemulasaraan jenazah, dan lain-lain).\n- **Kelas Perawatan**: Kelas perawatan ditetapkan dari Kelas III B hingga Kelas VIP A, dengan standar fasilitas yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.\n- **Tempat dan Kewenangan Pemungutan**: Retribusi dipungut di tempat objek retribusi berada, dengan pejabat rumah sakit yang ditunjuk sebagai wajib pungut dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator.\n- **Tata Cara Pemungutan**: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Masa Retribusi**: Masa retribusi adalah jangka waktu Wajib Retribusi memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 15:\nDalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n\nPasal 25:\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA
NUMBER 4 OF 2003
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR HEALTH SERVICES AT REGIONAL MENTAL HOSPITALS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law Number 22 of 1999 on Regional Government juncties Law Number 25 of 1999 on the Fiscal Balance Between the Central Government and Regions and Law Number 34 of 2000 on Amendments to Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Service Charges, Government Regulation Number 25 of 2000 on the Authority of the Government and the Authority of Provinces as Autonomous Regions and Government Regulation Number 66 of 2001 on Regional Service Charges, the Authority for Local Service Charge for Health Services at Regional Mental Hospitals has been delegated to the Provincial Government;
that in connection with this matter, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbeb0734-6a6b-4f0d-9bec-89d4aa2d11b8","actionData","errors"]