[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbe0de62-26d5-4111-9672-228b2400afc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human Immunodefesiensi Virus Aquired Immunodefesiensi Disease Syndrom","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna Barat","place_of_enactment","Laworo","theme","Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human Immunodefesiensi Virus Aquired Immunodefesiensi Disease Syndrom","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN - PENGENDALIAN - PENYAKIT MENULAR
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human Immunodefesiensi Virus Aquired Immunodefesiensi Disease Syndrom
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyakit penular Tuberkulosis, Kusta dan Human\r\nImmunodefesiensi Virus Aquired Immunodefesiensi\r\nDisease Syndrom masih menjadi masalah kesehatan\r\nutama, dan karenanya diperlukan kebijakan terintegrasi\r\ndan berkesinambungan untuk menghentikan laju\r\npenyebaran kasus melalui upaya pencegahan dan\r\npenanggulangan;\r\n\r\nb. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat\r\nberkewajiban melakukan upaya pencegahan dan\r\npenanggulangan Tuberkulosis, Kusta dan Human\r\nImmunodefesiensi Virus Aquired lmmunodefesiensi\r\nDisease Syndrom masih dengan membangun system\r\nkesehatan yang menyeluruh, partisipatif dan\r\nberkesinambungan sesuai dengan kewenangan Daerah;\r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian\r\nPenyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human\r\nlmmunodefesiensi Virus Aquired Immunodefesiensi\r\nDisease Syndrom. \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6389);\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5561);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir, dangan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua\r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). \n Bab I Ketentuan Umum;\r\nBab II Ruang Lingkup;\r\nBab III Asas;\r\nBab IV Maksud dan TUjuan;\r\nBab V Prinsip dan Strategi;\r\nBab VI Kewajiban dan Hak;\r\nBab VII Kegiatan Tuberkulosis, Kusta, dan HIV AIDS\r\nBab VIII Sumber Daya;\r\nBab IX Sistem Informasi;\r\nBab X Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan;\r\nBab XI Peran Serta Masyarakat;\r\nBab XII Penelitian dan Pengembangan;\r\nBab XIII Pembiayaan;\r\nBab XIV Pembinaan dan Pengawasan;\r\nBab XV Pelaporan dan Evaluasi;\r\nBab XVI Larangan;\r\nBab XVII Ketentuan Penyidikan;\r\nBab XVIII Ketentuan Pidana;\r\nBab XIX Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020. \n PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR\r\nTUBERKULOSIS, KUSTA, HUMAN IMMUNODEFESIENSI\r\nVIRUS AQUIRED IMMUNODEFESIENSI DISEASE SYNDROM \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 7 Tahun 2020 ini bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular Tuberkulosis (TBC), Kusta, dan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV AIDS). Latar belakangnya adalah bahwa penyakit-penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan utama yang memerlukan kebijakan terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat berkewajiban melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan membangun sistem kesehatan yang menyeluruh dan partisipatif.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup asas penyelenggaraan pengendalian penyakit, yang meliputi kemanusiaan, manfaat, berdaya guna, berkeadilan, kesejahteraan, partisipatif, dan non-diskriminatif. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan TBC, Kusta, dan HIV AIDS. Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan jenis penyakit menular, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, menyediakan akses informasi, melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta memberdayakan masyarakat. Masyarakat berkewajiban mewujudkan derajat kesehatan, melaksanakan upaya promotif dan preventif, melaporkan adanya penderita wabah, dan mematuhi larangan terkait hewan pembawa penyakit.\r\n\r\nKegiatan penanggulangan meliputi promosi kesehatan, surveilans, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus, pemberian kekebalan, penanggulangan TBC MDR, dan pemberian obat pencegahan. Peraturan ini juga mengatur sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, pendanaan, dan teknologi. Sistem informasi yang terpadu dan terintegrasi juga diatur untuk mendukung program penanggulangan. Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan juga ditekankan. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam upaya penanggulangan. Penelitian dan pengembangan juga diatur untuk mendukung penyelenggaraan program yang berbasis bukti. Pembiayaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Terdapat pula ketentuan larangan bagi setiap orang dan/atau masyarakat untuk menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MUNA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST MUNA REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES
TUBERCULOSIS, LEPROSY, HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS AQUIRED IMMUNODEFICIENCY DISEASE SYNDROME

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MUNA,

\n\n \n \n

Considering:

that the infectious diseases of Tuberculosis, Leprosy and Human Immunodeficiency Virus Aquired Immunodeficiency Disease Syndrome are still major health problems, and therefore an integrated and sustainable policy is needed to stop the rate of spread of cases through prevention and control efforts;
that the Regional Government of West Muna Regency is obliged to make efforts to prevent and control Tuberculosis, Leprosy and Human Immunodeficiency Virus Aquired Immunodeficiency Disease Syndrome by building a comprehensive, participatory and sustainable health system in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbe0de62-26d5-4111-9672-228b2400afc9","actionData","errors"]