[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbb41a82-b8cb-4dac-a642-d2709b3d6557","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu","place_of_enactment","Baturaja","theme","Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAKSANAAN - DAN - PERTANGGUNG - JAWABAN - BELANJA -TIDAK TERDUGA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam darr/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas ke1ebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, sesuai Pasal 134 Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018.\r\n \n Dasar Hukum Dala;m Peraturan ini adalah :UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 1 Tahun 2004 ;UU No 24 Tahun 2007;UU No 7 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas UU No 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU ;PP No 58 Tahun 2005 ; PP No 21 Tahun 2008 ;PP No 22 Tahun 2008;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagairnana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 33 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagi No 1134 Tahun 2017 ;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2017;Perda No 8 Tahun 2017;Perbup No 49 Yahun 2017 \n Dalam Peraturan Daerah di atur tentang :tata cara Penganggaran,Pelaksanaan dan pertangung Jawaban Belanja tidak terduga tahun anggara 2018 ,Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanganan kebakaran dan kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang\r\nsifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti :\r\na. Kebutuhan tanggap darurat bencana;\r\nb. Penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanganan kebakaran;\r\ndan\r\nc. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang\r\ntelah ditutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018. \n 10 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.\n2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017);\n4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Latar belakangnya adalah untuk pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau sosial, termasuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menetapkan pedoman yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Penganggaran:** PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan mendesak yang tidak terprediksi. Anggaran dicantumkan pada kode rekening belanja tidak terduga pada SKPKD.\n2. **Pelaksanaan:** Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala BPBD. Pengajuan belanja tidak terduga harus dilampiri proposal dan RKB dari Kepala BPBD. Bupati membentuk tim untuk menentukan dampak sistemik dari kegiatan yang diajukan. Penggunaan belanja tidak terduga harus efisien, efektif, dan menghindari tumpang tindih pendanaan. Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan ditetapkan.\n3. **Pertanggungjawaban:** SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PPKD paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. Dana tanggap darurat yang tidak digunakan harus disetorkan kembali ke kas daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF OGAN KOMERING ULU
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGULATION OF REGENT OF OGAN KOMERING ULU
NUMBER Ⅱ OF 2018
ON
PROCEDURES FOR BUDGETING, IMPLEMENTATION AND ACCOUNTABILITY
OF UNFORESEEN EXPENDITURE FOR FISCAL YEAR 2018

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ULU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to manage the Unforeseen Expenditure Budget
to fund emergency response, disaster management
natural and/or social disasters, including
reimbursement for excess regional revenue of the year
previously closed, pursuant to Article 134 of the Regulation
Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 on
Guidelines for Regional Financial Management as it has
been amended several times, most recently by the Regulation of the Minister
Home Affairs Number 21 of 2011 on Amendments
Second to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13
of 2006 concerning Guidelines for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbb41a82-b8cb-4dac-a642-d2709b3d6557","actionData","errors"]