[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbb314fd-1e20-4567-85cd-5c9a03f22fed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","2021-06-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya","place_of_enactment","Blang Pidie","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman modal dan investasi - pengelolaan keuangan daerah
2019
Qanun NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten/ No. 5
Qanun TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD dan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif melalui pengembangan produksi andalan diantaranya adalah pengolahan sawit dan produk ikutannya, perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005. \n Dalam Qanun ini mengatur 11 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Penyertaan Modal; BAB IV Keuntungan Penyertaan Modal; BAB V Evaluasi; BAB VI Pertanggungjawaban; BAB VII Pengawasan; BAB VIII Sanksi; BAB IX Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Qanun ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya. \n\n Latar belakang dan tujuan dari Qanun ini adalah untuk meningkatkan sumber-sumber pembiayaan daerah terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya.\n\nKetentuan substansial dalam Qanun ini meliputi:\n\n1. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dalam bentuk uang maupun barang sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.\n2. Keuntungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah setelah dikurangi biaya operasional menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaran Perusahaan Daerah.\n3. Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja.\n4. Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Kabupaten terkait setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.\n5. OPD Kabupaten yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa peninjauan kembali terhadap penyertaan modal pada Perusahaan Daerah, dalam hal Perusahaan Daerah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF ACEH BARAT DAYA REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION
OF ACEH BARAT DAYA REGENCY
IN REGIONAL DEVELOPMENT COMPANIES
OF ACEH BARAT DAYA

REGENT OF ACEH BARAT DAYA
ACEH PROVINCE

QANUN OF ACEH BARAT DAYA REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
CONCERNING
GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION OF ACEH BARAT DAYA REGENCY
IN REGIONAL DEVELOPMENT COMPANIES OF ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ACEH BARAT DAYA,

Considering:

that based on the provisions of Article 304 and Article 333
of Law Number 23 of 2014 as amended
several times, most recently by Law
Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to
Law Number 23 of 2014 concerning
Regional Government, the Region may make capital participation
in state-owned enterprises and/or BUMD and
Regional capital participation is stipulated by Regional Regulation (Perda);
that based on the provisions of Article 78 paragraph (2) of the Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbb314fd-1e20-4567-85cd-5c9a03f22fed","actionData","errors"]