[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbad6088-2b8b-4f25-92cf-537c73c1cba9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Ombudsman Republik\r\nIndonesia","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024","number","60","year","2024","published_date","2024-11-26","effective_date","2024-12-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"7f13cbad-438f-4b5e-86e3-0b6dc641bcf3","Layanan Perpustakaan","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Ombudsman Republik\r\nIndonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman - Penyelenggaraan Perpustakaan - Ombudsman Republik Indonesia
2024
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 60, BN 2024 (911); 13 hlm
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Ombudsman Republik\r\nIndonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memberikan arah dan kebijakan dalam\r\npenyelenggaraan perpustakaan serta mewujudkan\r\npelayanan informasi secara profesional dan prima di\r\nlingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu\r\nadanya pedoman penyelenggaraan perpustakaan\r\nOmbudsman Republik Indonesia \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 37 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 48 Tahun 2017; PP Nomor 64 Tahun 2012; PP Nomor 24 Tahun 2014; Perpres Nomor 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2017; Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020; Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2022 \n Peraturan ini mengatur mengenai tugas dan fungsi Perpustakaan Ombudsman; Sasaran Perpustakaan Ombudsman; Sumber Daya Perpustakaan Ombudsman; Tata Kelola; dan Kerja sama \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2024. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Ombudsman ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan serta mewujudkan pelayanan informasi secara profesional dan prima di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas dan fungsi Perpustakaan Ombudsman, meliputi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, kerjasama, penyediaan bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, publikasi, penghimpunan bahan, penyerahan karya, dan penyampaian laporan.
Sasaran Perpustakaan Ombudsman, yaitu pemustaka internal (Insan Ombudsman) dan eksternal.
Sumber daya Perpustakaan Ombudsman, terdiri atas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pendanaan.
Tata kelola Perpustakaan Ombudsman, meliputi perencanaan, pelaksanaan (pelayanan, pengembangan koleksi, pengorganisasian bahan, pelestarian koleksi, promosi), dan pengawasan (supervisi, evaluasi, pelaporan).
Kerja sama Perpustakaan Ombudsman dengan perpustakaan instansi lain atau pusat informasi dan dokumentasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang Pojok Baca Ombudsman di Perwakilan Ombudsman, yang memiliki tugas melaksanakan layanan untuk Pemustaka, koordinasi dengan Perpustakaan Ombudsman dan Perpustakaan Daerah, serta pengorganisasian Koleksi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku, Perpustakaan Ombudsman dan Pojok Baca Ombudsman yang ada harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Ombudsman ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 60 OF 2024
CONCERNING
GUIDELINES FOR ORGANIZING THE LIBRARY
OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide services to library users, increase the habit of reading, and expand insights and knowledge to educate the nation's life, it is necessary to establish the Library of the Ombudsman of the Republic of Indonesia;
that to provide direction and policies in the organization of the library and to realize professional and excellent information services within the Ombudsman of the Republic of Indonesia, there is a need for guidelines for organizing the Library of the Ombudsman of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbad6088-2b8b-4f25-92cf-537c73c1cba9","actionData","errors"]