[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb9c0f13-1158-4c08-a6ea-e40820697dcb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama
ABSTRAK:	\n \n Semakin berkembangnya zaman dimana kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi juga semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas telekomunikasi tersebut, telah dilakukan banyak pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tapin. Agar pembangunan menara telekomunikasi dimaksud tidak melanggar kaidah-kaidah tata ruang, kelestarian dan estetika, perlu dilakukan penataan dan pengendalian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama. \n Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ruang lingkup meliputi pengaturan, penataan dan pengendalian penyelenggaaan menara telekomunikasi bersama di Daerah. Ketentuan Pembangunan Menara meliputi: Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama; Zona Cell Planning Menara Telekomunikasi; Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi; Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama; Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus; Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu; Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase. Penggunaan menara telekomunikasi bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Telekomunikasi sekurang-kurangnya setahun sekali. Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan menara telekomunikasi bersama, Bupati membentuk Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT). Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama wajib memiliki: rekomendasi Zona Cell Plan dan ketinggian; izin mendirikan bangunan menara; dan izin gangguan (HO) untuk yang menggunakan catu daya genset. Perda ini mengatur pula mengenai Hak dan Kewajiban; Kolokasi dan Asuransi; Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016. \n TP3MT terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan menara telekomunikasi bersama ditetapkan dengan Peraturan Bupati. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2016 mengatur tentang penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi bersama. Latar belakangnya adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas telekomunikasi dan perlunya penataan agar pembangunan menara tidak melanggar kaidah tata ruang, kelestarian, dan estetika. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga estetika kawasan, mendukung kehidupan sosial ekonomi, menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali, menentukan lokasi menara yang tertata, standarisasi menara, efisiensi lahan, meminimalisir gejolak sosial, meningkatkan citra wilayah, keselarasan dengan RTRW, memudahkan pengawasan, mengantisipasi menara ilegal, memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi, menjangkau wilayah pelosok, mendorong efisiensi biaya, dan mendorong persaingan sehat antar operator.\n\nKetentuan substansial meliputi kewajiban mengacu pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama, penetapan Zona Cell Planning, pemanfaatan menara eksisting, persyaratan pembangunan menara baru, penggunaan menara bersama oleh minimal 3 penyelenggara telekomunikasi (dengan pengecualian), standar teknis pembangunan menara, kelengkapan sarana pendukung dan identitas hukum menara, ketentuan pembangunan menara di kawasan tertentu, serta ketentuan menara kamuflase. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penyelenggara menara, prinsip penggunaan menara bersama, pembentukan Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT), dan ketentuan perizinan (rekomendasi Zona Cell Plan, IMB Menara, dan izin gangguan).","transitional_provisions","1. Menara telekomunikasi eksisting yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan untuk diperluas dan/atau ditambah sebelum disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Menara telekomunikasi yang sudah terbangun masuk dalam Zona Cell Planning dan memiliki izin lengkap harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini terkait dengan kewajiban retribusi dan diprioritaskan untuk dapat digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.\n3. Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan namun masuk dalam Zona Cell Planning dan memenuhi ketentuan garis sempadan wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n4. Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetapi tidak masuk dalam Zona Cell Planning dan/atau melanggar garis sempadan maka diberikan toleransi untuk beroperasi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan selanjutnya pemilik/pengelola menara wajib untuk melakukan pembongkaran dan/atau di pindahkan ke lokasi lain yang sesuai dengan ketentuan.\n5. Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan pembongkaran menara.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.\n2. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, izin dibekukan dengan penyegelan menara.\n3. Jika pembekuan izin tidak diindahkan, Rekomendasi Cell Planning dan ketinggian, IMB Menara dan Ijin Gangguan (HO) menara dicabut, disertai pemutusan power supply dan/atau pembongkaran menara.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 25 huruf a, b, dan c diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 02 OF 2016
ABOUT
STRUCTURING AND CONTROLLING
DEVELOPMENT OF JOINT TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasing development of the era where the public's need for the use of telecommunication facilities is also increasing;
that in order to meet the needs of telecommunication facilities as referred to in letter a, where the construction of telecommunication towers in Tapin Regency has been carried out a lot;
that in order for the construction of telecommunication towers as referred to in letter a above, not to violate the rules of spatial planning, sustainability and aesthetics, it is necessary to carry out structuring and controlling;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb9c0f13-1158-4c08-a6ea-e40820697dcb","actionData","errors"]