[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb95fe57-f86d-4f13-9a3c-914f16a3e7f0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011","number","20","year","2011","published_date","2011-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. 2011/NO. 20, TLD NO.20, LL KAB. BURU: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang :\r\nRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek dan Subjek Retribusi;\r\n3.\tGolongan Retribusi; \r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5.\tPrinsip Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya TarifRetribusi;\r\n6.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n7.\tWilayah Pemungutan; \r\n8.\tPemungutan;\r\n9.\tTata Cara Pembayaran; \r\n10.\tTata Cara Penagihan;\r\n11.\tKeberatan;\r\n12.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n13.\tKedaluwarsa;\r\n14.\tPemeriksaan;\r\n15.\tPenyidikan;\r\n16.\tKetentuan Pidana;\r\n17.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan \n Penjelasan: 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005 Nomor 05)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Buru. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pemungutan retribusi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Objek retribusi meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke lokasi pembuangan akhir, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan volume sampah. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif retribusi dibedakan antara sampah biasa dan sampah luar biasa, dengan besaran tarif yang berbeda untuk berbagai jenis properti dan kegiatan usaha. Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus di muka, paling lambat 7 hari kerja sejak diterbitkannya SKRD. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.","transitional_provisions","","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 20 OF 2011
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR WASTE/CLEANING SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BURU

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that based on Article 110 paragraph (1) letter b of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Fees/Charges, the Local Service Charge for Waste/Cleaning Services is one type of General Service Fee/Charge that can be collected by the Local Government;
that in order to implement the collection of the Local Service Charge for Waste/Cleaning Services and as implementation of the provisions of article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Fees/Charges, it is necessary to regulate the provisions regarding the Local Service Charge for Waste/Cleaning Services in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb95fe57-f86d-4f13-9a3c-914f16a3e7f0","actionData","errors"]