[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb95c184-c623-41d1-afba-7f61301b9ac2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rpjmd
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga untuk periode 2016-2021. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, serta berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD, instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan acuan bagi seluruh pelaku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

RPJMD mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, dan indikator kinerja daerah. Bupati bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang meliputi kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD. Pengendalian dan evaluasi ini dilakukan oleh BAPPEDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan tahapan penyusunan atau peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan mendasar seperti bencana alam atau krisis ekonomi, atau merugikan kepentingan daerah dan nasional. Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jika terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tanpa mengubah target akhir, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","1. Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURBALINGGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
ABOUT
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
PURBALINGGA REGENCY 2016 - 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 263 paragraph (3) and Article 264 paragraph (1) and paragraph (4) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning Amendments to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Medium-Term Development Plan of Purbalingga Regency for 2016-2021;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb95c184-c623-41d1-afba-7f61301b9ac2","actionData","errors"]