[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb89d792-aed9-4b3b-8e63-a53d841a2013","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

usaha - izin
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan
ABSTRAK:	\n \n Dengan adanya perkembangan usaha budidaya di bidang tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan berdasarkan PP No.18 Tahun 2010 dalam Pasal 11 ayat (2) perlu diatur Izin Usaha Budidaya Tanaman. Maka perlu dibentuk Perda tentang Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1984; UU No.5 Tahun 1990; UU No.12 Tahun 1992; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.40 Tahun 1996; PP No.44 Tahun 1997; PP No.68 Tahun 2002; PP No.21 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2010; Perda Kabupaten Berau No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Berau No.13 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Ruang Lingkup, Jenis Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan, Persyaratan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan, Kemitraan, Pengembangan Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Sanksi Pidana, Penyidikan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013. \n Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004. \n Peraturan yang akan diatur: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati \n 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha budidaya tanaman pangan di Kabupaten Berau. Latar belakangnya adalah perkembangan usaha budidaya tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis perizinan usaha budidaya tanaman pangan, yang meliputi usaha proses produksi, usaha penanganan pasca panen, dan usaha keterpaduan keduanya. Usaha budidaya tanaman pangan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi).

\n\n

Hak dan Kewajiban:

Usaha dengan skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP) atau Tanda Daftar Usaha (TDU), yang diberikan oleh Bupati.
Luas maksimum lahan usaha untuk perorangan adalah 25 Ha, sedangkan untuk badan usaha adalah 10.000 Ha (kecuali BUMN/BUMD).
IUTP berlaku selama pelaku usaha masih melakukan kegiatan usaha dan dilarang dipindahtangankan kecuali atas izin Bupati dan persetujuan DPRD.
Pelaku usaha wajib merealisasikan usaha dalam jangka waktu tertentu, menerapkan AMDAL/UKL-UPL, memberdayakan masyarakat/koperasi setempat, dan melaporkan perkembangan usaha.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang kemitraan antara pelaku usaha dengan petani/masyarakat setempat, pengembangan usaha (perubahan luas lahan/kapasitas), pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelaku usaha yang melanggar kewajiban terkait AMDAL/UKL-UPL, pemberdayaan masyarakat, pelaporan, atau tidak menjaga kelestarian lingkungan dapat diberikan peringatan tertulis.\n2. Jika peringatan tidak diindahkan, IUTP dapat dicabut.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) (larangan memindahtangankan IUTP tanpa izin) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
LICENSING FOR FOOD CROPS FARMING ENTERPRISE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the development of farming enterprise in the field of food crops to support food security, based on Government Regulation Number 18 of 2010 in Article 11 paragraph (2), it is necessary to regulate Licensing for Plant Farming Enterprise;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Licensing for Food Crops Farming Enterprise.

In view of:

Law Number 27 of 1959 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72), Concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 Concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb89d792-aed9-4b3b-8e63-a53d841a2013","actionData","errors"]