[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb88ce83-f165-4c3e-88b6-fddf5b1cbe3a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH\r\nKABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011\r\nTENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 15 Tahun 2017","number","15","year","2017","published_date","2017-09-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH\r\nKABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011\r\nTENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH\r\nKABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011\r\nTENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah\r\npembayaran jasa ketatausahaan, survey, dan\r\nflasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah\r\nmelalui Dinas Kesehatan untuk\r\nkepentingal pribadi atau Badan Hukum yang\r\nperlu disesuaikan dengan perkembangan dan\r\nkebutuhan;\r\nb. bahwa perkembangan dan kebutuhan masyarakat\r\nterhadap pelayanan kesehatan pada Fasilitas Tingkat\r\nPertama dan Fasilitas Tingkat t anjutan perlu\r\npembiayaan untuk penyediaan atau perbaikan fasilitas,\r\nsarana dan prasarana kesehatan;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tora-fa Utara\r\nNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\nkhususnya dalam strulrtur tarif retribusi pelayanan\r\nkesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat\r\nPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan\r\ntidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan\r\nNomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur\r\nTarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat\r\nPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan\r\ndalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan,\r\nsehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan\r\n1\r\nMenimbang\r\nDaerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang\r\nKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3209);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas\r\ndari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan\r\n[,embaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3851),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan\r\nTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan lrmbaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4250);\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l€mbaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentarlg Sistem\r\nJaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan kmbaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4456);\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi\r\nSulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4874);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara\r\nRepublik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan\r\ntrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);\r\nB. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang\r\nKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2\r\n2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5063);\r\n9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan\r\nPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5256);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nkmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran\r\nNegara Rebublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 13 tentang\r\nJaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 29);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 310);\r\n13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016\r\ntentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada\r\nFasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program\r\nJaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 16O1);\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11\r\nTahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan\r\nDaerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara\r\nTahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah\r\nKabupaten Toraja Utara Nomor 3);\r\n3\r\nMenetapkan\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara\r\nTahun 20ll Nomor 13, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 13),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Tahun 2015 Nomor I, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Tora,ja Utara\r\nNomor 4 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah\r\nKabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,\r\nTambahan l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara\r\nNomor 6l). \n PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA\r\nNOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN\r\nKESEHATAN.\r\nPasal I\r\nBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran\r\n4\r\nDaerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11\r\nTahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\n(l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015\r\nNomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut :\r\n1. Ketentuan Pasal 8 diubah\r\nberikut :\r\nsehingga berbunyi sebagai\r\nPasal 8\r\n(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat l,anjutan sebagaimana terlampir\r\ndalam Lampiran I yang mempakan bagian\r\nyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah\r\nini.\r\n(21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi\r\nPelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam\r\nLampiran II yang merupakan bagran yang\r\ntidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi\r\nPelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas\r\nKesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam\r\nLampiran III yang merupakan bagian yang tidak\r\nterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga\r\nPasal 29 berbunyi sebagai berikut:\r\nPasa-l 29\r\n(1) Pada saat\r\nPeraturan\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku,\r\nBupati Toraja Utara Nomor 20\r\n5\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan\r\n(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011\r\nNomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.\r\n(21 Dihapus.\r\nPasal II\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal\r\ndiundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan\r\npengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya\r\ndalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017. \n PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA\r\nNOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN\r\nKESEHATAN.\r\nPasal I\r\nBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran\r\n4\r\nDaerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11\r\nTahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\n(l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015\r\nNomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut :\r\n1. Ketentuan Pasal 8 diubah\r\nberikut :\r\nsehingga berbunyi sebagai\r\nPasal 8\r\n(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat l,anjutan sebagaimana terlampir\r\ndalam Lampiran I yang mempakan bagian\r\nyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah\r\nini.\r\n(21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi\r\nPelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam\r\nLampiran II yang merupakan bagran yang\r\ntidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi\r\nPelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas\r\nKesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan\r\nTingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam\r\nLampiran III yang merupakan bagian yang tidak\r\nterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga\r\nPasal 29 berbunyi sebagai berikut:\r\nPasa-l 29\r\n(1) Pada saat\r\nPeraturan\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku,\r\nBupati Toraja Utara Nomor 20\r\n5\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan\r\n(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011\r\nNomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.\r\n(21 Dihapus.\r\nPasal II\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal\r\ndiundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan\r\npengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya\r\ndalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara \n 46 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang kemudian diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016. Perubahan ini diperlukan karena adanya ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 mengenai Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan jaringannya) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit Umum Daerah). Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Struktur Tarif Retribusi: Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan diatur dalam Lampiran I.
Tarif Pelayanan Persalinan: Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persalinan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan diatur dalam Lampiran II.
Tarif Pengganti Transport: Struktur dan besaran tarif retribusi pengganti transport pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan diatur dalam Lampiran III.
Pencabutan Peraturan Bupati: Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[89],{"_90":91,"_92":93},"text","Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH TORAJA
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH TORAJA REGENCY
NUMBER 15 OF 2017
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
OF NORTH TORAJA REGENCY NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING HEALTH SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH TORAJA,

\n\n \n \n

Considering :

that Health Service Retribution is the payment for administrative services, surveys, and other facilities provided by the Regional Government through the Health Office for personal or Legal Entity interests that need to be adjusted to developments and needs;
that the developments and needs of the community for health services at First Level Facilities and Advanced Level Facilities require financing for the provision or improvement of health facilities, infrastructure and infrastructure;
that North Toraja Regency Regulation Number 1 of 2016 concerning Amendments to North

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb88ce83-f165-4c3e-88b6-fddf5b1cbe3a","actionData","errors"]