[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb79994d-b83b-49c5-8086-79012f4ff61f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023","number","109","year","2023","published_date","2023-10-09","effective_date","2023-10-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

mekanisme-anggaran
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 109, BN.2023 (806)/29 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang\t Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan \tNegara, Menteri Keuangan selaku Bendahara\tUmum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran;\r\nb. \tbahwa untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi\r\ndan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, perlu dibuka rekening penampungan akhir tahun\r\nanggaran untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud;\r\nc. \tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang\r\nMekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan PMK Nomor 118/PMK.01/2021 \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, rekening penampungan akhir tahun anggaran, pengajuan SPM penampungan, pembayaran atas penyelesaian pekerjaan, monitoring dan pelaporan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023. \n Peraturan Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerirnaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017\r\ntentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku\r\n \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017.\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima dan mendukung optimalisasi serta efektivitas pelaksanaan anggaran. Peraturan ini menetapkan pembukaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana penyelesaian pekerjaan yang belum selesai. Ketentuan substansial mencakup pembagian kewenangan antara Kementerian Keuangan dan lembaga terkait, serta pengaturan mengenai penggunaan RPATA untuk pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan antara batas akhir pengajuan tagihan hingga 31 Desember, dan pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pembayaran melalui RPATA, termasuk persyaratan dokumen dan pengujian yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran menggunakan sistem informasi harus diimplementasikan secara penuh paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur implementasi atas mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dengan memperhatikan kesiapan sistem informasi.","sanctions","(-)","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerirnaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima","revoked_by",[103],{"_95":104,"_97":105,"_36":106},"PMK No. 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334053/pmk-no-84-tahun-2025","d39ac4ab-72a1-4d70-b360-848a835acb2f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 109 OF 2023
CONCERNING
THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE BUDGET FOR WORK THAT HAS NOT BEEN
COMPLETED AT THE END OF THE BUDGET YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the provisions of Article 7 paragraph (2) letter a
of Law Number 1 of 2004 concerning
State Treasury, the Minister of Finance as
the State General Treasurer is authorized to stipulate
budget implementation policies and guidelines;
that in order to maintain the principle of payment after
goods/services are received and to support optimization
and effectiveness of budget implementation for work
that has not been completed at the end of the budget year,
it is necessary to open a year-end escrow account
to accommodate funds in order to
complete the work in question;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb79994d-b83b-49c5-8086-79012f4ff61f","actionData","errors"]