[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb712d73-2254-40b1-9b50-37e199cade0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI\r\nSATUAN POLISI PAMONG PRAJA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI\r\nSATUAN POLISI PAMONG PRAJA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI\r\nSATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu dilakukan Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin;\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, belum optimal dalam meningkatkan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sehingga perlu diganti. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Perda No. 08 Tahun 2014. \n Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, meliputi: Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban; Susunan Organisasi; Eselon; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional; Kerja Sama dan Koordinasi; serta Pembinaan dan Pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merangin tipe A. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Satpol PP adalah membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Produk Hukum Daerah lainnya, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Fungsi Satpol PP meliputi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, koordinasi penegakkan peraturan, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum, serta tugas lainnya seperti mengikuti proses penyusunan peraturan daerah, membantu pengamanan tamu VVIP, pengamanan aset daerah, dan pengamanan kegiatan umum. Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat (dengan Sub Bagian Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian), Bidang-Bidang (Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat), Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Satpol PP. Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan secara ex-officio. Kepala Satpol PP merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II B).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MERANGIN REGENCY GOVERNMENT
MERANGIN REGENCY REGULATION
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
FORMATION AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF
THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 12 paragraph (1) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended by Law Number 9 of 2015 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is deemed necessary to optimize and increase the capacity of the Civil Service Police Unit of Merangin Regency;
that the Organization and Work Procedures of the Civil Service Police Unit of Merangin Regency stipulated by Merangin Regency Regulation Number 8 of 2014 concerning the Organization and Work Procedures of the Civil Service Police Unit of Merangin Regency, have not been optimal in increasing the Capacity

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb712d73-2254-40b1-9b50-37e199cade0b","actionData","errors"]