[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb70d7a4-069d-43cb-a05f-3f158e9728e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2018 Tahun 2018","number","15 /POJK.03/2018","year","2018","published_date","2018-08-15","effective_date","2018-08-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 15 /POJK.03/2018, LN.2018/NO.137, TLN NO.6240, Jdih.ojk.go.id: 11 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional melalui dorongan terhadap fungsi intermediasi perbankan. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian ketentuan penilaian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit atau pembiayaan Bank secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Fokus utama adalah mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan sektor prioritas, yaitu sektor pariwisata, serta meningkatkan devisa melalui Penyediaan Dana berorientasi ekspor.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengecualian perhitungan BMPK atau BMPD untuk Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu, serta bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Jaminan tersebut harus bersifat tanpa syarat (unconditional), tidak dapat dibatalkan (irrevocable), dapat dicairkan dalam waktu singkat, memiliki jangka waktu yang sesuai, dan tidak dijamin kembali (counter guarantee). Selain itu, Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% dari Modal Bank.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15/POJK.03/2018
ON
CREDIT LIMIT OR MAXIMUM LIMIT
DISTRIBUTION OF BANK FUNDS TO ENCOURAGE GROWTH
TOURISM SECTOR AND INCREASE IN FOREIGN EXCHANGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Considering:

that currently a policy is needed to increase Indonesia's economic growth and national competitiveness;
that to increase economic growth, a policy is needed to encourage the growth of the priority sector, namely the tourism sector;
that in increasing national competitiveness, a policy is needed to encourage the growth of export credit or financing that can increase foreign exchange;
that based on the considerations as referred to in letters a to c, it is necessary to stipulate a Regulation of the Financial Services Authority concerning the Maximum Lending Limit or the Maximum Distribution of Bank Funds to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb70d7a4-069d-43cb-a05f-3f158e9728e6","actionData","errors"]