[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb6d9c7a-ca3f-4389-919c-b719dd039a0a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Penataan, Pembangunan, Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN,-PEMBANGUNAN,-DAN-PENGOPERASIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI-TERPADU-DI-KABUPATEN-BADUNG
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan, Pembangunan, Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu oleh Pemerintah Kabupaten;\r\nb. bahwa keberadaan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata serta merupakan kawasan khusus pariwisata di Indonesia memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;\r\nc. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung. \n Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.214/AU.403/PHB -87; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1999. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA; 3. PENGGUNAAN MENARA TERPADU; 4. PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TERPADU; 5. KETENTUAN PERIZINAN; 6. BIAYA; 7. SANKSI ADMINISTRASI; 8. KETENTUAN PENYIDIKAN; 9. KETENTUAN PIDANA; 10. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; 11. KETENTUAN PERALIHAN; 12. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2008. \n - \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan, pembangunan, dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Latar belakangnya adalah perkembangan pesat usaha telekomunikasi yang mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi, sehingga diperlukan penataan untuk menjamin kenyamanan, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu:** Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib mengacu pada rencana induk ini, yang berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin pembangunan yang tertata, terintegrasi, dan bermanfaat bagi semua pihak.\n2. **Penetapan Zona:** Zona pembangunan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan usaha.\n3. **Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT):** Bupati membentuk TP3MT untuk melakukan kajian teknis, memberikan masukan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara.\n4. **Pembangunan dan Pengoperasian Menara:** Menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara terpadu. Pembangunan dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, daerah, atau swasta nasional melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten. Pembangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.\n5. **Penggunaan Menara Terpadu:** Penyedia menara harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara secara bersama.\n6. **Perizinan:** Setiap pembangunan dan pengoperasian menara wajib memiliki izin yang meliputi Izin Pengusahaan Menara, IMB Menara, dan Izin Operasional Menara.","transitional_provisions","1. Izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.\n3. Untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin operasional bersyarat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan surat pernyataan / kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi Terpadu setelah terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu.\n4. Izin Operasional Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu.\n5. Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Operasional Bersyarat, tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Izin Operasional Bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan Menara Telekomunikasi Terpadu.","sanctions","1. Badan usaha yang telah memiliki izin dapat diberikan peringatan tertulis jika melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan izin atau tidak memenuhi kewajiban.\n2. Izin (IMB Menara dan Izin Operasional) dapat dibekukan jika tidak ada upaya perbaikan setelah peringatan tertulis.\n3. Izin (IMB Menara dan Izin Operasional) dapat dicabut jika ada permohonan pemilik, data tidak benar, atau tidak ada perbaikan setelah masa pembekuan.\n4. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila pihak pemegang izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu melakukan ingkar janji / wanprestasi atas perjanjian / kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.\n5. Menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan tanpa izin wajib dibongkar setelah diberikan peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2008
CONCERNING
ARRANGEMENT, DEVELOPMENT, AND OPERATION OF
INTEGRATED TELECOMMUNICATION TOWERS
IN BADUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BADUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasing development and increase in business activities
telecommunications in line with the growing needs of the community
on the use of telecommunication facilities in the Regency area
Badung, which has encouraged the increase in tower construction
telecommunications and various supporting facilities so that to
ensure the comfort and safety of the community and maintain
environmental sustainability, it is urgent to carry out structuring
integrated telecommunication tower infrastructure development by
the Regency Government;
that the existence of Badung Regency as a tourism destination
and is a special tourism area in Indonesia requires
a regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb6d9c7a-ca3f-4389-919c-b719dd039a0a","actionData","errors"]