[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb693c96-21bb-4e9a-9338-b6f1e3538614","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014","number","17","year","2014","published_date","2014-08-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan - daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa dalam rangka pengelolaan Kebun Binatang Surabaya\r\nsecara profesional telah dibentuk Perusahaan Daerah Taman \r\nSatwa Kebun Binatang Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah\r\nKota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah \r\nTaman Satwa Kebun Binatang Surabaya;\r\n\r\n b. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk \r\nmengakomodasikan perkembangan faktual di Perusahaan Daerah\r\nTaman Satwa Kebun Binatang Surabaya serta adanya\r\nperkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan\r\nDaerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965; Undang-Undang No. 5 Tahun 1962; Undang-Undang No. 5 Tahun 1990; Undang-Undang No. 16 Tahun 1992; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang No. 18 Tahun 2009; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 43 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kehutanan No. 335/Kpts-II/2003; Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012. \n Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor \r\n19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun\r\nBinatang Surabaya sebagai berikut: Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Ketentuan Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 53 diubah, Ketentuan Pasal 59 diubah, Judul Bab X diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah, Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu\r\nPasal 62A, Ketentuan Pasal 63 diubah\r\n \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor \r\n19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun\r\nBinatang Surabaya \n Jumlah halaman : 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surabaya ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Perubahan tersebut meliputi:

Tujuan Perusahaan Daerah, yang kini lebih menekankan pada konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (ex situ), pelayanan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi yang sehat, pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memperhatikan kesejahteraan satwa, dan kontribusi pada pendapatan asli daerah.
Persyaratan dan larangan bagi anggota Direksi, termasuk persyaratan pendidikan, usia, kriteria keahlian, larangan rangkap jabatan, dan ketentuan terkait hubungan kekerabatan.
Wewenang Direksi dalam menetapkan kebijakan perusahaan, susunan organisasi, pengelolaan pegawai, penetapan gaji, penandatanganan laporan, perwakilan perusahaan, dan penetapan tarif.
Ketentuan mengenai persetujuan Kepala Daerah dalam hal penjualan aset, pinjaman, kerjasama, investasi modal, dan penetapan tarif.
Prosedur pengunduran diri anggota Direksi.
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi.
Penghasilan Direksi yang terdiri dari gaji dan tunjangan, serta ketentuan mengenai jasa produksi dan uang kinerja.
Hak cuti bagi Direksi.
Persyaratan dan ketentuan mengenai Badan Pengawas.
Prosedur pengajuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
Ketentuan mengenai perubahan anggaran.
Batasan jumlah biaya untuk penghasilan Direksi, Badan Pengawas, pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya.
Hak cuti bagi pegawai.
Tugas Direksi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan tumbuhan dan satwa, kerjasama dengan lembaga konservasi, dan pemanfaatan hasil perkembangbiakan.
Ketentuan mengenai pembubaran dan perubahan status Perusahaan Daerah, termasuk perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Peraturan ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan faktual dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.

","transitional_provisions","1. Izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Pengelola Kebun Binatang Surabaya untuk pemakaian tempat usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin atau perjanjian tersebut, dengan ketentuan pada saat izin atau perjanjian berakhir harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku.\n2. Izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Pengelola Kebun Binatang Surabaya untuk pemakaian tempat usaha yang tidak ditentukan batas waktunya, dinyatakan berakhir terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku.\n3. Ketentuan mengenai status, gaji serta hak-hak lain pegawai yang diangkat oleh Pengelola Kebun Binatang Surabaya masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Perusahaan Daerah mengelola Kebun Binatang Surabaya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2026 tentang Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349093/perda-kota-surabaya-no-3-tahun-2026","e90e747a-0b61-489b-806c-2ceb7a685bc3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[111],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"PERDA Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23049/perda-kota-surabaya-no-19-tahun-2012","b55224bf-15d5-46f2-abfe-236d05b366d1","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 17 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 19 OF 2012 CONCERNING REGIONAL COMPANY
SURABAYA ZOO WILDLIFE PARK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

Considering:

that in order to professionally manage the Surabaya Zoo, the Regional Company of Surabaya Zoo Wildlife Park has been established based on Surabaya City Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning the Regional Company of Surabaya Zoo Wildlife Park;
that in connection with the need to accommodate factual developments in the Regional Company of Surabaya Zoo Wildlife Park and the development of laws and regulations, Surabaya City Regional Regulation Number 19 of 2012 as referred to in letter a, needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and taking into account the letter from the Governor of East Java Number:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb693c96-21bb-4e9a-9338-b6f1e3538614","actionData","errors"]