[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb620762-adf8-4a6c-82f6-cfd840c404e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pariaman","place_of_enactment","Pariaman","theme","RETRIBUSI IZIN GANGGUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi izin gangguan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, \r\npengendalian dan pengawasan serta meningkatkan \r\nupaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum \r\nterhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota \r\nPariaman;\r\n b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang \r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan \r\nRetribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota \r\nPariaman Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retrbusi Izin \r\nGangguan perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan dunia usaha saat ini;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan \n Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang \r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, \r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan \r\nDaerah Kabupaten/Kota\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang \r\nTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif \r\nPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun \r\n2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah \r\nsebagaimana telah diubah beberapakali terakhir \r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun \r\n2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di \r\nDaerah\r\nKeputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang \r\nPengelolaan Kawasan Lindung\r\nKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor \r\n11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)\r\nPeraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun \r\n2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah \r\nDilingkungan Pemerintah Kota Pariaman \r\nPeraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun \r\n2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan \r\nPemerintah Kota Pariaman. \n Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi \r\nnorma keselamatan dan kesehatan kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2013. \n Mencabut Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha di Kota Pariaman, serta mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha saat ini.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Objek Retribusi**: Pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus.\n2. **Subjek Retribusi**: Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.\n3. **Penggolongan Retribusi**: Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.\n4. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**: Diukur berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha, Indeks Gangguan, dan Tarif Dasar Gangguan.\n5. **Prinsip Penetapan Tarif**: Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.\n6. **Masa Retribusi**: Jangka waktu selama 5 (lima) tahun.\n7. **Wilayah Pemungutan**: Di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.\n8. **Pemanfaatan Retribusi**: Diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.","transitional_provisions","1. Semua Izin Gangguan yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran/peringatan tertulis, pencabutan izin, atau penutupan sementara kegiatan usaha.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PARIAMAN CITY
NUMBER 5 OF 2013
on
DISTURBANCE PERMIT FEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PARIAMAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve services, control and supervision and increase efforts to realize order and legal certainty for the existence of business premises in the City of Pariaman;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Pariaman City Number 9 of 2006 concerning Disturbance Permit Retrbusi needs to be readjusted to the current business world developments;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Disturbance Permit Fees;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb620762-adf8-4a6c-82f6-cfd840c404e5","actionData","errors"]