[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb541cd4-8922-4dd5-ae41-c121ffeeaae1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mempunyai Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-12-05","effective_date","2005-12-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mempunyai Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN - KEUANGAN - KEPADA - PARTAI - POLITIK - YANG - MEMPUNYAI - KURSI - DI - DPRD - KABUPATEN - SUMEDANG
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Sumedang Tahun 2005 No. 16 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mempunyai Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa partai politik merupakan aset negara dan dalam rangka terwujudnya kehidupan demokrasi pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, untuk mendukung ke arah tersebut diperlukan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, hasil Pemilihan Umum tahun 2004 \n Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 \n Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mempunyai Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Bantuan Keuangan; Tata Cara Pengajuan Bantuan; Penyerahan Bantuan Keuangan; Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2005. \n 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sumedang. Latar belakangnya adalah bahwa partai politik merupakan aset negara dan pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Bantuan keuangan ini diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran dan besarnya secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD. Besaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan APBD Sumedang dan tidak lebih besar dari bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi. Penetapan besaran bantuan dilakukan setiap tahun melalui Peraturan Bupati berdasarkan alokasi anggaran dalam APBD.

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Sumedang mengajukan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan seperti surat keputusan DPP Partai Politik tentang kepengurusan DPC, fotokopi NPWP, dan surat pernyataan bersedia dituntut apabila memberikan keterangan tidak benar. Pengajuan harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan berita acara serah terima. Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang ditunjuk dan telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang, serta disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 16
YEAR 2005
SERIES E

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2005
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES THAT HAVE
SEATS IN THE DPRD OF SUMEDANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUMEDANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that political parties are state assets and in order to realize a democratic life, the government needs to provide financial assistance to political parties;
that to support this direction, assistance is needed from the Sumedang Regency Government to political parties that have seats in the Regional House of Representatives of Sumedang Regency, the result of the 2004 General Election;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, financial assistance to political parties needs to be regulated in a Regional Regulation;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb541cd4-8922-4dd5-ae41-c121ffeeaae1","actionData","errors"]