[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb3f776d-222d-48e9-a19f-d3924afe8573","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2004","number","4","year","2004","published_date","2004-02-27","effective_date","2004-03-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 153
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2004. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor terkait pengujian kendaraan bermotor. Perubahan tersebut meliputi definisi istilah-istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Dinas, Kepala Dinas, Pejabat yang ditunjuk, Penguji, Kendaraan Bermotor, Kendaraan Umum, Mobil Penumpang, Head Tractor (Kereta Penarik), Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Kendaraan Wajib Uji, Pengujian Berkala, Pengujian Ulang, Buku Uji, Tanda Uji, Stiker, Tanda Samping, Bengkel Umum, Laik Jalan, dan Persyaratan Teknis.

Selain itu, peraturan ini juga mengubah ketentuan mengenai kewajiban pengujian kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan wajib uji, jenis kendaraan yang termasuk dalam kategori wajib uji (mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta penarik, kereta gandengan, dan kereta tempelan), serta jenis pengujian yang meliputi uji berkala dan uji ulang. Pengujian juga dikenakan terhadap kendaraan yang diubah bentuk dan/atau fungsinya. Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh dinas.

Peraturan ini juga mengatur tentang materi pengujian yang meliputi peralatan, keabsahan kendaraan, sistem penerangan, sistem kemudi, berat sumbu kendaraan, as dan suspensi, ban dan pelek, rangka dan bodi, sistem rem, mesin/transmisi, sistem bahan bakar, dan sistem kelistrikan. Persyaratan dan kualifikasi teknis tenaga penguji juga diatur, termasuk status PNS, pendidikan, usia, kesehatan, perilaku, kepemilikan SIM, kemampuan administrasi, pendidikan dan pelatihan penguji, serta sertifikasi dan tanda kualifikasi teknis.

Prosedur pendaftaran dan permohonan uji berkala juga mengalami perubahan, termasuk persyaratan yang harus dilampirkan seperti formulir permohonan, bukti pelunasan retribusi, sertifikat registrasi uji tipe, BPKB, STNK, KTP, dan surat kuasa. Pelayanan uji berkala dilakukan paling lambat satu hari setelah diterimanya pendaftaran dan permohonan. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pengujian kendaraan bermotor kepada pejabat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Bogor No. 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270918/perda-kab-bogor-no-20-tahun-2000","cd2d0072-9cb1-4887-8355-53145ce48ce1","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENCY OF BOGOR REGIONAL GAZETTE
Number: 153
Year: 2004

REGENCY OF BOGOR REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2004
CONCERNING
AMENDMENT TO REGENCY OF
BOGOR REGIONAL REGULATION NUMBER 20 OF 2000 CONCERNING MOTOR
VEHICLE TESTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to support road traffic and transport safety and environmental sustainability, it is necessary to regulate the inspection of the technical condition of motor vehicles to meet roadworthy requirements;
that to realize motor vehicles that meet technical and roadworthy requirements, it is necessary to carry out testing and operational supervision;
that based on the considerations as referred to in letter a and it is necessary to form a Regional Regulation concerning Amendments to Bogor Regency Regional Regulation Number 20 of 2000 concerning Motor Vehicle Testing;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb3f776d-222d-48e9-a19f-d3924afe8573","actionData","errors"]