[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb3488f4-2ff4-4c6a-9614-88e1dc6b030f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2003","number","13","year","2003","published_date","2003-10-20","effective_date","2002-10-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan barang daerah
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2003/NO.13
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan baik, benar, berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah yang transparan, memenuhi akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2002 \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2002. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah bertujuan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah serta menjadi pedoman pokok pelaksanaan pengelolaan barang daerah dengan sasaran utama tertib administrasi.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan barang daerah yang akuntabel dan transparan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efektif.

Ketentuan Substansial:

Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah, dibantu oleh Pembantu Kuasa/Otorisator dan Ordonator Barang Daerah, Pembantu Kuasa Barang Daerah, Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang Daerah, dan Pemegang Barang.
Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau swakelola.
Penerimaan barang dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan, dan sumbangan diserahkan kepada Bupati.
Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh Pemegang Barang setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
Kepala Lembaga Teknis Daerah/Unit Kerja/Satuan Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah.
Lembaga Teknis Daerah/Unit Kerja/Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan.
Barang daerah yang rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.
Barang daerah dapat dihibahkan atau disumbangkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan setelah mendapat persetujuan DPRD.
Barang daerah dapat dipinjam pakaikan atau disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
Pengamanan barang daerah dilakukan secara fisik, administrasi, dan tindakan hukum.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah ini berlaku secara bertahap sejak tahun 2003 dan berlaku efektif tahun 2005.","sanctions","Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum / melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang / Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

SEMARANG REGENCY GOVERNMENT

SEMARANG REGENCY REGULATION

NUMBER 13 OF 2003

CONCERNING

PRINCIPLES OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb3488f4-2ff4-4c6a-9614-88e1dc6b030f","actionData","errors"]