Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1).

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan dan penganggaran yang baik melalui penyederhanaan prosedur. Wali Kota, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Perangkat Daerah, termasuk sekretaris daerah, kepala SKPKD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku PA. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, dengan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan pilihan, dengan prioritas pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Peraturan ini juga mengatur penyusunan rancangan APBD, penetapannya, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyelesaian kerugian keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik diterapkan secara bertahap.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 huruf a, Wali Kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 huruf b, Wali Kota dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.