[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb273b9b-fbfe-4dd9-8dc4-b51eca34be4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2006","number","09","year","2006","published_date","2006-05-06","effective_date","2006-05-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD; DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2006/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa \n Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \n BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; BAB III PENCATATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA; BAB IV PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; BAB V PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; BAB VI ATURAN TAMBAHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bertentangan dengan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Sukamara. Latar belakangnya adalah pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Substansial:

APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, mencakup perkiraan target pendapatan dan batas tertinggi belanja Desa. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan.

Pendapatan Desa: Meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas desa.

Belanja Desa: Meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas desa.

Pembiayaan: Meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Bupati memberikan Pedoman Penyusunan APBDes kepada Pemerintah Desa dan BPD setiap menjelang tahun anggaran. APBDes ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Uraian Jenis Anggaran:

Pendapatan: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan asli Desa, Bantuan dari Kabupaten, Propinsi, Pemerintah, Pinjaman Desa, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
Belanja Rutin: Sisa kurang perhitungan anggaran rutin tahun lalu, Belanja Pegawai, Barang, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, dan Lain-lain.
Belanja Pembangunan: Sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu, Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa, Produksi, Perhubungan, Pemasaran, Sosial, dan Pembangunan lainnya.

Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa meliputi penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran. Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran diluar yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Apabila terjadi perubahan pendapatan maupun belanja, Kepala Desa membuat Perubahan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perubahan APBD Kabupaten.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 09 OF 2006
ON
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF THE BUDGET
OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n Law Number 5 of 2002 on
the Establishment of Katingan Regency, Regency
Seruyan, Sukamara Regency, Regency
Lamandau, Pulang Pisau Regency, Regency
Gunung Mas, Murung Raya Regency and
East Barito

Considering / Whereas:

that as a further implementation of the provisions
of Article 212 of Law Number 32 of 2004
on Regional Government, it is deemed necessary
to provide Guidelines for the Preparation of the Budget
of Village Income and Expenditure;
that based on the considerations as
referred to in letter a above, it is necessary to establish Guidelines
for the Preparation of the Budget of Village Income and Expenditure.

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb273b9b-fbfe-4dd9-8dc4-b51eca34be4d","actionData","errors"]