[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb150781-16c5-477c-8bfe-0a2a874703f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;\r\nBahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu;\r\nBahwa terdapat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu yang memerlukan Pelindungan dan Pemenuhan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan sistematika:\r\nKetentuan Umum;\r\nHak Penyandang Disabilitas;\r\nRagam Penyandang Disabilitas;\r\nPelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;\r\nHibah dan Bantuan Sosial;\r\nPartisipasi Masyarakat;\r\nPengarusutamaan Penyandang Disabilitas;\r\nKecamatan dan Desa Inklusi;\r\nKomite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;\r\nPenghargaan;\r\nPembinaan dan Pengawasan;\r\nSanksi Administratif;\r\nPembiayaan;\r\nKetentuan Lain-Lain; dan\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020. \n 43 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta adanya kebutuhan untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak-hak penyandang disabilitas, meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan pelindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, dan bebas dari diskriminasi.
Ragam penyandang disabilitas, meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik.
Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penanganan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Pembentukan Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai lembaga nonstruktural untuk membantu koordinasi dan komunikasi.
Kewajiban pemerintah daerah dan swasta untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan transportasi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai hibah dan bantuan sosial, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan penyandang disabilitas, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembekuan sertipikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertipikat laik fungsi bangunan gedung, perintah pembongkaran bangunan gedung, atau denda administrasi.\n2. Perangkat Daerah, Badan dan/atau orang perseorangan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah, melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.\n3. Pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.\n4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat berupa: peringatan tertulis; penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan; pembekuan izin; pencabutan izin; dan denda administrasi; tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that everyone has the right to obtain convenience and special treatment to obtain equal opportunities and benefits in order to achieve equality and justice;
that in the context of implementing the provisions of Article 27 paragraph (1) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the Government and Regional Governments are obliged to carry out planning, organizing, and evaluating the implementation of Respect, Protection, and Fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in Tanah

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb150781-16c5-477c-8bfe-0a2a874703f4","actionData","errors"]