[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb11e8c1-8431-4514-890d-d810cd860f87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem perencanaan Pembangunan daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, http://jdih.mataramkota.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 1958, UU No. 4 1993, UU No. 25 2004, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014, PP No. 39 2006, PP No. 8 2008, PP No. 17 2017, Perpres No. 29 2014, Permendagri No. 54 2010, Permendagri No. 8 2014, Perda Kota Mataram No. 27 2001 \n Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Dan Pendekatan, Perencanaan, Anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018. \n - \n - \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Mataram ini mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan daerah, serta menjamin sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas dalam proses tersebut.

Ketentuan Substansial:

Perencanaan Pembangunan Daerah: Mencakup perencanaan makro semua fungsi pemerintahan dan pembangunan secara terpadu dan sistematis. Menghasilkan dokumen seperti RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
Prinsip Perencanaan: Transparan, efektif, efisien, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Pendekatan Perencanaan: Teknokratis, politis, partisipatif, serta top-down dan bottom-up.
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD): Bertujuan untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, akurasi, dan kecepatan pemrosesan data perencanaan, serta mendukung implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.
Pengendalian dan Evaluasi: Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan MPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (1) huruf f, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.\n2. Semua dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering:

that to implement the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Regional Development Planning System;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 64 of 1958 concerning the Establishment of Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1958 Number 115, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1649);
Law Number 4 of 1993 concerning the Establishment of the Municipality of Level II Region of Mataram (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb11e8c1-8431-4514-890d-d810cd860f87","actionData","errors"]