[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb0bed8a-b6b3-4173-9b84-8059b7952780","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2008 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","2008-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karo","place_of_enactment","Kabanjahe","theme","TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/ No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Perangkat Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2008 ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan pendidikan minimal SMU atau sederajat, pengetahuan teknis pemerintahan, kemampuan administrasi perkantoran, pengalaman di bidang administrasi keuangan dan perencanaan, memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan bersedia tinggal di desa bersangkutan. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepadanya. Persyaratan calon perangkat desa antara lain terdaftar sebagai penduduk desa minimal 6 bulan terakhir, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan minimal Sekolah Dasar atau sederajat, bersedia dicalonkan, dan dikenal di desa. Perangkat Desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan BPD. Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan, terlibat partai politik, menerima hadiah dengan maksud tertentu, melakukan tindakan yang merugikan orang lain, melanggar norma masyarakat, dan bersikap tidak adil.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARO REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2008
CONCERNING
PROCEDURES FOR ELECTION, APPOINTMENT,
AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 26 paragraph (4) of Government Regulation
Republic of Indonesia Number 72 of 2005 concerning Villages (State Gazette of the Republic
of Indonesia Year 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 4587), it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Karo Regency concerning Procedures for
Election, Appointment and Dismissal of Village Apparatus.

In view of:

Law Number 7 Drt of 1956 Concerning the Establishment of Autonomous Regions
Regencies Within the Provincial Region of North Sumatra (State Gazette
of 1956 Number 58, Supplement to the State Gazette Number 1092);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb0bed8a-b6b3-4173-9b84-8059b7952780","actionData","errors"]