[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb0b307d-7973-4220-878a-1f4382c8ebfa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-01-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Pajak Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah\r\nyang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan\r\ndaerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat\r\nserta mewujudkan kemandirian daerah; \r\nb. bahwa berdasarkan undang - undang nomor 28 Tahun 2009\r\nTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat \r\npenambahan dan perluasan objek dan subjek Pajak Daerah\r\nsalah satu diantaranya Pajak Air Tanah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pajak Air Tanah. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang - undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan\r\nPajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nNomor 4048); Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3851); \r\n4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5049); \r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimaana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); \r\n7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5620;\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \r\nNomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4593); Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); \r\n11. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6322); \r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rpublik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum \r\nDaerah (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor \r\n157);\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun \r\n2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten\r\nButon Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1); \r\n \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM BAB II \r\nNAMA, OBJEK, DAN SUBYEK PAJAK AIR TANAH BAB III \r\nDASAR PENGENAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK BAB IV\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN BAB VI\r\nPENETAPAN PAJAK BAB VII\r\nTATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII\r\nTATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB IX \r\nKADALUWARSA BAB X \r\nPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK BAB XI\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XII\r\nKEBERATAN DAN BANDING BAB XIII\r\nSANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV\r\nKETENTUAN PIDANA BAB XV\r\nPENYIDIKAN BAB XVI \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020. \n 18 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Air Tanah di Kabupaten Buton Tengah. Latar belakangnya adalah bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan mewujudkan kemandirian daerah, serta adanya penambahan dan perluasan objek dan subjek Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dengan pengecualian untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan, dan kegiatan sosial yang tidak dikomersialkan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, yang dihitung dengan mempertimbangkan jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan, volume air, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%. Wilayah pemungutan pajak adalah di Kabupaten Buton Tengah, dengan masa pajak selama 1 bulan kalender.

Wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajak. Jika tidak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, dan setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda atau paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan Keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuanga Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Buton Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303143/perda-kab-buton-tengah-no-1-tahun-2024","2dcc6c49-0963-4033-8ca2-4d4f020f0958","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
ABOUT
GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Taxes are an important source of regional revenue, in order to finance the implementation of regional government in providing services to the community and realizing regional independence;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, there are additions and expansions to the objects and subjects of Regional Taxes, one of which is Groundwater Tax;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Groundwater Tax.

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb0b307d-7973-4220-878a-1f4382c8ebfa","actionData","errors"]