[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb037f7e-396b-4132-9760-549c57d726f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Publik Kesehatan Kabupaten Kolaka (SP2K3)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Sistem Pelayanan Publik Kesehatan Kabupaten Kolaka (SP2K3)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2014/ NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Pelayanan Publik Kesehatan Kabupaten Kolaka (SP2K3)
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang berarti bahwa setiap orang menginginkan dirinya dalam keadaan sehat, yaitu keadaan sehat flsik, mental dan sosial yang menyatu dalam kehidupan umat manusia, dengan demikian pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat;\r\nBahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui otonomi daerah dengan memperhatikan kesetaraan gender, kesetaraan dalam pelayanan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta kesetaraan pelayanan bagi daerah-daerah tertentu antara lain daerah tertinggal, perbatasan, pesisir dan kepulauan yang memerlukan perhatian khusus;\r\nBahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta masyarakat yang berada di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan;\r\nBahwa dalam meningkatkan pemerataan layanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan adanya sumberdaya manusia yang memadai dalam melaksanakan pelayanan;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Pelayanan Publik Bidang Kesehatan;\r\n \n Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/MENKES/SK/VIII/1993; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005; Permendagri Nomor 79 tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/TV/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 949/MENKES/PER/VHI/2007. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang:\r\nSistem Pelayanan Publik Kesehatan Kabupaten Kolaka, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas dan Tujuan;\r\n3.\tPenyelenggaraan Pelayanan Publik Kesehatan;\r\n4.\tRuang Lingkup dan Prioritas Pelayanan;\r\n5.\tStandar Pelayanan;\r\n6.\tPengadaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan;\r\n7.\tManajemen Mutu dan Informasi Kesehatan;\r\n8.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n9.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n10.\tKetentuan Sanksi;\r\n11.\tKetentuan Peralihan;\r\n12.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014. \n 68 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Pelayanan Publik Kesehatan (SP2K3) di Kabupaten Kolaka. Latar belakangnya adalah kesehatan sebagai hak asasi manusia dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan keterjangkauan, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang bertanggung jawab.

Ketentuan substansial mencakup:

Penyelenggara pelayanan publik kesehatan yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan (rawat jalan, rawat inap, kebidanan) dan pelayanan kesehatan masyarakat (kesehatan dasar wajib dan pengembangan).
Prioritas pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, perbatasan, pesisir, kepulauan, serta kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
Standar pelayanan kesehatan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat disesuaikan dengan kekhususan daerah.
Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, sarana dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan.
Manajemen mutu dan informasi kesehatan untuk menjamin mutu pelayanan dan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses.
Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelayanan publik bidang kesehatan. Peraturan ini juga mengatur tentang alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD di luar belanja pegawai.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Daerah yang terkait, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat, Pasal 21, dan Pasal 23 mulai berlaku pada tahun 2014.\n3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mulai berlaku pada tahun 2014.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 13, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 43 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penurunan gaji, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS, pembekuan atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (4) huruf d dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (4) huruf b dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (5) dan (6) oleh tenaga medis dan paramedis yang mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 20 oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.\n7. Siswa penerima bantuan pendidikan yang lalai mengembalikan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
HEALTH PUBLIC SERVICE SYSTEM
KOLAKA REGENCY (SP2K3)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering:

that health is a human right which means that everyone wants to be in a healthy condition, namely a state of physical, mental and social health that is integrated in the life of mankind, thus the government is obliged to provide health services for the community and guarantee the right of every citizen to live healthy;
that health development is carried out through regional autonomy by paying attention to gender equality, equality in services for vulnerable groups and those with special needs, as well as equality of services for certain areas, including underdeveloped, border, coastal and island areas that require special attention;
that in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb037f7e-396b-4132-9760-549c57d726f4","actionData","errors"]