[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bae465d5-7f4b-48c2-9a63-3af8b8d74c61","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-02-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju","place_of_enactment","Mamuju","theme","Retribusi Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup, perlu dijaga kelestariannya antara berbagai usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan ampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000: UU No.23 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1993 (LN No.36 Tahun 1983); PP No.27 Tahun 1993 (LN No.59 Tahun 1999); PP No.66 Tahun 2001); PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju No.9 Tahun 2003. \n dalam PERDA ini diatur mengenai pengenaan tarif retribusi izin pengelolaan lingkungan ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin. Diatur mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi serta wilayah pemungutan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009. \n 13 halaman, Lampiran 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan bidang pertanian. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Pasal 125 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi:

Pengelolaan informasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada tingkat daerah.
Penyediaan data dan informasi mengenai potensi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Energi dan Sumber Daya Mineral.
Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha Energi dan Sumber Daya Mineral.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pengembangan teknologi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pemberian rekomendasi perizinan usaha Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pemerintah Pusat.
Pengelolaan dan pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kepentingan daerah.
Pelaksanaan konservasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pengelolaan lingkungan hidup di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah untuk mendukung percepatan penyelenggaraan SPBE di daerahnya, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SPBE, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPBE, menyediakan infrastruktur SPBE, mengelola data dan informasi SPBE, mengembangkan aplikasi SPBE, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SPBE, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan SPBE.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, perencanaan, dan pemberian penghargaan. Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindakan korektif. Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat memberikan sanksi administratif jika rekomendasi perbaikan tidak ditindaklanjuti.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/288288/perda-kab-mamuju-no-10-tahun-2023","a86f9405-30e1-418b-a828-6e83b80fb0b3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

CHAPTER IV
DEVELOPMENT AND SUPERVISION

Article 26

The Central Government and Regional Government shall conduct development and supervision of the implementation of Business Licensing.
The development as referred to in paragraph (1) includes:\n
1. provision of guidelines and standards for the implementation of Business Licensing;
2. provision of guidance, supervision, and consultation on the implementation of Business Licensing;
3. education and training;
4. research and development;
5. planning; and
6. granting of awards.
\n
The supervision as referred to in paragraph (1) includes:\n
1. monitoring;
2. evaluation;
3. reporting; and
4. corrective action.
\n
In carrying out the development and supervision as referred to in paragraph (1), the Central Government and Regional Government may involve the community.
Further

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bae465d5-7f4b-48c2-9a63-3af8b8d74c61","actionData","errors"]