[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","badf5632-277d-4b28-93d6-330813df2e0a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2002","number","28","year","2002","published_date","2002-11-28","effective_date","2002-12-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - penggantian - biaya - cetak - kartu - keluarga
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 15 seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan keputusan Menteri da;am Negeri No. 54 Tahun 1999 da;am rangka menunjang jkelancaran pelayanan penerbitan KK maka perlu dituangkan dalam Perda kab. Tasikmalaya. \n dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahuin 1997 sebagaimana tyelah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 8 Tahun 1981; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden No, 52 Tahun 1977; Permendsgri No. 1A Tahun 1995; Perda kab. Daerah Tingkat II No. 14 Tahun 1996; Perda Kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001; Perd kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2002. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golonfan Retribusi, Cara Mengukur Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, WIlayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan Pembayaran Dan Penyetoran Rertribusi, Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang, keringan Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi,Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2002. \n 5 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2002 mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK). Latar belakang peraturan ini adalah untuk menunjang kelancaran pelayanan penerbitan KK sebagai bagian dari wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pelayanan penerbitan KK dikenakan retribusi sebagai pengganti biaya cetak. Objek retribusi adalah setiap pelayanan penerbitan KK yang disediakan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya. Subjek retribusi adalah setiap penduduk sebagai Kepala Keluarga yang menerima pelayanan penerbitan KK.

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- dengan peruntukan sebagian untuk kas daerah, biaya cetak blanko KK, operasional dinas, serta insentif untuk kecamatan dan desa. Pemungutan retribusi dilakukan di daerah tempat pelayanan penerbitan KK menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke Kas Daerah. Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tasikmalaya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296231/perda-kab-tasikmalaya-no-3-tahun-2006","1e353d76-3223-4ee0-a580-f8e8236ef3c4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER: 28 YEAR 2002
CONCERNING
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF FAMILY CARD PRINTING COSTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Decree of the Minister of Home Affairs Number 54 of 1999 concerning guidelines for the Implementation of Population Registration jo. Regional Regulation Number 05 of 2001 concerning the Establishment of Regional Apparatus Organizations of Tasikmalaya Regency, the service of issuing Family Cards is part of the activities in the field of population registration which is the authority of the Regional Government in the context of implementing Regional Autonomy;
that in order to support the smooth service of issuing Family Cards, every service of issuing Family Cards is subject to a local fee;
that based on the considerations as referred to in letters \"a and b\"

","pdf_url","/proxy/pdf?id=badf5632-277d-4b28-93d6-330813df2e0a","actionData","errors"]