[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bade6d14-ca24-45be-b105-25400722f339","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya","place_of_enactment","Calang","theme","Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN MODAL
2017
Qanun NO. 10, LD.2017/No.10
Qanun TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, perlu melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. \n Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penambahan Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Evaluasi; Pertanggungjawaban; Divestasi; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh.","scope_and_parties","policy_content","Qanun ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada PT. Bank Aceh Syariah. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh Syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan substansial meliputi pemberian penyertaan modal dalam bentuk kepemilikan saham sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan diakumulasikan dengan penyertaan modal sebelumnya sehingga total menjadi Rp. 45.000.000.000,-. Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh sertifikat kepemilikan saham dan berhak atas bagi hasil keuntungan yang disetor ke Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi kinerja PT. Bank Aceh Syariah secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau lembaga keuangan lainnya. PT. Bank Aceh Syariah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali modal yang telah disertakan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan Penyertaan Modal dalam hal PT. Bank Aceh Syariah tidak memenuhi kewajibannya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ACEH JAYA
ACEH PROVINCE

QANUN OF ACEH JAYA REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
ADDITIONAL CAPITAL PARTICIPATION
OF THE ACEH JAYA REGENCY GOVERNMENT
IN LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF ACEH JAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement) in Helsinki on August 15, 2005, the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement affirmed their commitment to resolving the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and with dignity for all, and the parties are determined to create conditions so that the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bade6d14-ca24-45be-b105-25400722f339","actionData","errors"]