[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bacaf986-b6b2-4ad3-a729-8591dedc8847","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya","place_of_enactment","Blang Pidie","theme","PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah
2023
Qanun NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 3
Qanun TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur dengan Qanun; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan \r\n Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 \r\n6. Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \\ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); \r\n12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya; \n Peraturan ini berisikan 23 Bab dan 198 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup. BAB III tentang Barang Milik Daerah, BAB IV tentang Pejabat Pengelola Barang, BAB V tentang Perencanaan Kebutuhan BMD, BAB VI tentang Pengadaan, BAB VII tentang Penggunaan, BAB VIII tentang Pemanfaatan, BAB IX tentang Pengamanan dan Pemeliharaan, BAB X tentang Penilaian, BAB XI tentang Pemindahtanganan, BAB XII tentang Pemusnahan, BAB XIII tentang Penghapusan, BAB XIV tentang Penatausahaan, BAB XV tentang Sistem Informasi Manajemen Aset, BAB XVI tentang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, BAB XVII tentang Pengelolaan BMD oleh Badan Layanan Umum Daerah, BAB XVIII tentang Ganti Rugi dan Saksi, BAB XIX tentang Penyelidikan dan Penyidikan, BAB XX tentang Ketentuan Pidana, BAB XXI tentang Ketentuan Lain- Lain, BAB XXII tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab XXIII tentang Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023. \n mencabut Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n 79 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Tujuan dari Qanun ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, mewujudkan keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan BMD.

Ketentuan substansial meliputi:

Pejabat Pengelola BMD: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala SKPK, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, dan Pengurus Barang. Qanun mengatur kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pejabat.
Perencanaan Kebutuhan BMD: Proses perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPK ditetapkan. Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada rencana kerja SKPK dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga.
Pengadaan BMD: Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan BMD: Status Penggunaan BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penggunaan BMD meliputi penetapan status penggunaan BMD, pengalihan status penggunaan BMD, penggunaan sementara BMD, dan penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.
Pemanfaatan BMD: Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati atau Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. Bentuk pemanfaatan BMD berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, atau KSPI.
Pengamanan dan Pemeliharaan BMD: Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
Penilaian BMD: Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah kabupaten, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
Pemindahtanganan BMD: BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kabupaten dapat dipindahtangankan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.
Pemusnahan BMD: Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghapusan BMD: Penghapusan meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, penghapusan dari daftar Barang Pengelola, dan penghapusan dari daftar BMD.
Penatausahaan BMD: Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
Sistem Informasi Manajemen Aset: Sistem Informasi Manajemen Aset merupakan sistem dalam pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian.
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan pengawasan BMD dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
Pengelolaan BMD oleh Badan Layanan Umum Daerah: BMD yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan Kabupaten yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Qanun ini mulai berlaku:\n a. Pemanfaatan BMD yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan BMD dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:\n 1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan BMD; dan\n 2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.\n b. Tukar menukar BMD yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima BMD dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra tukar menukar berdasarkan ketentuan:\n 1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti paling sedikit sama dengan nilai BMD yang dipertukarkan; dan\n 2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.\n2. Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas BMD yang telah diserah terimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.\n3. Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggungjawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar menukar tersebut.\n4. Pada saat Qanun BMD ini mulai berlaku:\n a. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan pengendalian BMD yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Qanun BMD ini berlaku;\n b. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan pengendalian BMD yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Qanun BMD ini;\n c. penggolongan dan kodefikasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;\n d. tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, pelaporan BMD yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD.\n5. Dalam hal Qanun mengenai Badan Layanan Umum Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya belum mengatur pengelolaan dan/atau pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), pengelolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.\n6. Perjanjian KSP BMD yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Qanun ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Qanun ini paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 (3) huruf s, Pasal 48 ayat (5), Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 81 ayat (1) huruf j, Pasal 87 ayat (1) huruf c, Pasal 94 ayat (7) huruf a dan huruf b, Pasal 113 ayat (1) serta Pasal 116 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF SOUTHWEST ACEH REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF SOUTHWEST ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 105 of Regulation
Government Number 27 of 2014 concerning Management of Assets
State/Regional Assets as amended by
Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Amendments
On Government Regulation Number 27 of 2014 concerning
Management of State/Regional Assets and Article 511 paragraph (1)
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning
Guidelines for the Management of Regional Assets, it is necessary to regulate by
Qanun;
that based on the considerations as referred to in
letter a, it is necessary to stipulate a Qanun of Southwest Aceh

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bacaf986-b6b2-4ad3-a729-8591dedc8847","actionData","errors"]