[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bac69474-b604-4577-8ba4-8b836e3eea54","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN SOSIAL
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD No.1, LL KAB. SEKADAU: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah Kabupaten Sekadau merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau \n UUD 1945, UU No.19 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.11 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, \n Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup; Klasifikasi Perusahaan Program TSP; Penganggaran dan Pembiayaan TSP; Pelaksanaan TSP; Program TSP; Kelembagaan; Pelaporan dan Pengawasan Program TSP; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017. \n 10 halaman dan 5 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kabupaten Sekadau.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui hubungan sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mengarahkan perusahaan dalam memenuhi standar internasional, mewujudkan batasan yang jelas tentang TSP, memastikan penyelenggaraan TSP yang berdaya guna, melindungi perusahaan dari pungutan liar, meminimalisir dampak negatif perusahaan, dan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP.

Ketentuan Substansial:

Asas dan Prinsip: Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas kepastian hukum, kepentingan umum, kebersamaan, partisipatif, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan ekonomi nasional. Prinsipnya meliputi kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum, kemandirian, sensitivitas, keberpihakan, kemitraan, inisiasi, mutualistis, dan koordinatif.
Ruang Lingkup: TSP meliputi bantuan pembiayaan program kesejahteraan sosial, pemulihan lingkungan hidup, dan insentif pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Prioritas diberikan pada kawasan yang terkena dampak negatif operasional perusahaan.
Klasifikasi Perusahaan: Perusahaan dengan ukuran usaha, dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan tertentu wajib menganggarkan dana untuk TSP. Kategori perusahaan ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan.
Penganggaran dan Pembiayaan: Besarnya anggaran TSP ditetapkan berdasarkan kategori perusahaan. Dana dialokasikan dari keuntungan bersih setelah pajak atau pos biaya lain. Kecamatan dan desa yang tidak terdapat perusahaan dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan lain.
Pelaksanaan TSP: Pelaksana TSP adalah perusahaan berbadan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Sekadau. Pelaksanaan dapat dilakukan melalui forum pelaksana TSP atau secara mandiri. Perusahaan wajib menyusun kegiatan TSP sesuai prinsip tanggung jawab sosial, menumbuhkan kerjasama, dan menetapkan TSP sebagai bagian dari kebijakan manajemen.
Program TSP: Meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat. Program bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat, dan memelihara lingkungan hidup.
Kelembagaan: Dibentuk forum pelaksana TSP untuk kerjasama, koordinasi, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi Sekretariat bersama TSP.
Pelaporan dan Pengawasan: Perusahaan wajib menyampaikan laporan rencana dan pelaksanaan TSP kepada Pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TSP. DPRD melakukan pengawasan melalui dengar pendapat.
Penghargaan: Pemerintah Daerah, Bupati, dan DPRD memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TSP dengan sungguh-sungguh.
Penyelesaian Sengketa: Sengketa diselesaikan secara musyawarah mufakat atau melalui mediasi.

","transitional_provisions","1. Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa:\na. peringatan tertulis; dan\nb. bentuk-bentuk sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SEKADAU
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
on
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that efforts to realize the welfare and prosperity of the community and the sustainability of the environmental functions in the Sekadau Regency area are an integral part of the implementation of the Regional Government of Sekadau Regency;
that the efforts as intended in letter a can be carried out well and effectively if there is a synergistic and sustainable relationship between the Regional Government, business actors and the community;
that business actors must obtain convenience and protection in doing business, as well as providing wider opportunities to participate in the social and economic empowerment of the community and environmental

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bac69474-b604-4577-8ba4-8b836e3eea54","actionData","errors"]