[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bac6877a-24a5-40f4-b5f0-e0b6553c3b00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012","number","10","year","2012","published_date","2012-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-sampah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2012/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisien; bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan berbudaya kebersihan, maka perlu didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak baik perseorangan maupun institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya; bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan sebagian substansi yang terkait dengan pengelolaan sampah sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas dan Tujuan; Tanggung Jawab; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pengelolaan Sampah; Pengelolaan Sampah Mandiri; Peran Masyarakat; Peran Pelaku Usaha; Retribusi; Pembiayaan dan Kompensasi; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Perizinan Pengelolaan Sampah; Kerja Sama dan Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut sebagian: Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan yang mengatur mengenai sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Jumlah Halaman: 14 hlm. Penjelasan: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (khususnya ketentuan yang mengatur mengenai sampah).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan berbudaya kebersihan melalui pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Latar belakangnya adalah ketidakrelevanan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan dalam mengatasi permasalahan sampah saat ini.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Tanggung Jawab:** Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.\n2. **Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antar lembaga.\n3. **Pengelolaan Sampah:** Pengelolaan sampah meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengurangan dan penanganan sampah), dan pengelolaan sampah mandiri.\n4. **Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha:** Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran. Pelaku usaha menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin dan mencantumkan label pada kemasan produk.\n5. **Retribusi:** Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.\n6. **Pembiayaan dan Kompensasi:** Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan penanganan sampah.\n7. **Hak, Kewajiban, dan Larangan:** Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, dan memperoleh informasi yang benar. Kewajiban meliputi pengelolaan sampah rumah tangga secara berwawasan lingkungan. Larangan meliputi memasukkan sampah ke wilayah daerah tanpa izin, mencampur sampah dengan limbah berbahaya, dan membuang sampah tidak pada tempatnya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (1) (kewajiban memiliki izin usaha pengelolaan sampah) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis (maksimal 3 kali) atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 32, dan Pasal 33 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[107,113],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","Perda Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/312459/perda-kota-yogyakarta-no-9-tahun-2024","a1a6fe0b-d6e8-4d05-a0fb-84c232f58f1f",{"_108":114,"_110":115,"_36":116},"PERDA Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/228736/perda-kota-yogyakarta-no-1-tahun-2022","7cc81698-7f49-4b02-89d2-72b9e789c0b7","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

YOGYAKARTA CITY GOVERNMENT

YOGYAKARTA CITY REGULATION
NUMBER 10 OF 2012
ON
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that waste management is the responsibility and authority of the Regional Government as well as the role of the community and the business world, so that waste management can run proportionally, effectively and efficiently;
that in order to realize a clean and cultured Yogyakarta City, it needs to be supported by a paradigm of behavior from every party, both individuals and institutions, who are responsible for managing their waste;
that Regional Regulation Number 18 of 2002 concerning Cleanliness Management, some of the substances related to waste management are no longer relevant to the current conditions, so that the Regional Regulation needs to be improved;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bac6877a-24a5-40f4-b5f0-e0b6553c3b00","actionData","errors"]