[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bac5431a-77c1-4d34-be3a-1891c28d6640","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banjar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2014","number","18","year","2014","published_date","2014-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2014/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banjar\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab\r\nmelindungi seluruh masyarakat Kabupaten Banjar\r\ndengan tujuan memberikan perlindungan terhadap\r\nkehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana\r\ndalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;\r\nbahwa wilayah Kabupaten Banjar memiliki kondisi\r\ngeografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan\r\nterjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor alam,\r\nfaktor non alam ataupun faktor manusia. Dalam hal\r\nFaktor alam terutama bencana alam seperti tanah\r\nlongsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung,\r\nkebakaran lahan, kebakaran hutan dan kebakaran\r\nlingkungan pemukiman, yang dapat menyebabkan\r\nkerusakan Iingkungan, kerugian harta benda, dampak\r\npsikologis dan korban jiwa;\r\nbahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu\r\nkehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan\r\npembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan\r\nupaya antisipasi dan penanggulangan secara\r\nterkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan\r\nPenanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959tentang\r\nPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun\r\n1953; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 15 Tahun 2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun\r\n2008 sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar\r\nNomor 10 Tahun 2013; \n Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar, yang berisi: \r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas, Prinsip dan Tujuan;\r\n3.\tTanggung Jawab dan Wewenang;\r\n4.\tHak dan Kewajiban Masyarakat;\r\n5.\tPeran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Kemasyarakatan;\r\n6.\tPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana;\r\n7.\tPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;\r\n8.\tPengawasan;\r\n9.\tPemantauan dan Evaluasi;\r\n10.\tPenyelesaian Sengketa;\r\n11.\tKetentuan Penyidikan;\r\n12.\tKetentuan Pidana;\r\n13.\tKetentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014. \n 40 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Banjar dari ancaman bencana dan menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan berbagai unsur seperti lembaga pemerintah, keagamaan, kemasyarakatan, usaha, dan internasional.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi penjaminan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, melaksanakan kerja sama, mengatur penggunaan teknologi, merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang, serta memberikan izin pengumpulan barang dan uang.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, informasi, berperan serta dalam perencanaan dan pengawasan penanggulangan bencana. Masyarakat juga berkewajiban menjaga kehidupan sosial yang harmonis, membantu penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Tahap prabencana mencakup perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, dan pemaduan dalam perencanaan pembangunan. Tahap tanggap darurat meliputi pengkajian cepat, penetapan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana vital. Tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (2) dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANJAR
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 18 OF 2014
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN BANJAR REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJAR,

Considering :

that the Regional Government is responsible for protecting all the people of Banjar Regency with the aim of providing protection for life and livelihood including disasters in order to realize community welfare;
that the Banjar Regency area has geographical, hydrological and demographic conditions that allow for disasters caused by natural factors, non-natural factors or human factors. In the case of natural factors, especially natural disasters such as landslides, floods, droughts, tornadoes, land fires, forest fires and residential area fires, which can cause environmental damage, property loss, psychological impacts and loss of life;
that disasters can hinder and disrupt people's lives and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bac5431a-77c1-4d34-be3a-1891c28d6640","actionData","errors"]