[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","baac39dd-c261-4b49-b1ac-4cf638e695d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Perangkat Desa Dan badan Permusyawaraan desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar No. 14 Tahun 2008","number","14","year","2008","published_date","2008-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Desa Perangkat Desa Dan badan Permusyawaraan desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kedudukan Keuangan Kepala Desa Perangkat Desa Dan badan Permusyawaraan desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2008/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Desa Perangkat Desa Dan badan Permusyawaraan desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27, pasal 39 dan pasal 40 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang kedudukan kauangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawarahan desa \n 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tiangkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia 1822);\r\n2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75 tambahan lembaran negara republik indonesia 3851);\r\n3. undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 246, tambahan lembaran negara republik indonesia 4048);\r\n4. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia 4437);\r\n5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);\r\n6. peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 156, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4587);\r\n7. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia nomor 4737);\r\n8. keputusan menteri dalam negeri nomor 40 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja departemen dalm negeri. \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : PENGHASILAN DAN TUNJANGAN\r\nBAB III : KEDUDUKAN KEUANGAN\r\nBAB IV : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008. \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Tidak ada informasi mengenai peraturan yang diubah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Takalar. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 39, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- Pemberian penghasilan tetap setiap bulan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa setelah mendapat persetujuan BPD.\n- Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan dan uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa. Keperluan kegiatan BPD juga disediakan biaya yang dikelola oleh Sekretaris BPD.\n- Penghasilan tetap juga dapat diberikan dari Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan tunjangan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten.\n- Kenaikan penghasilan tetap dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APBDesa.\n- Pemberian tunjangan apabila Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat menjalankan tugas.\n- Pemberian penghargaan berupa tunjangan penghasilan sebesar 2 (dua) kali dari jumlah penghasilan terakhir kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat.\n- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan wajib memfasilitasi berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TAKALAR REGENCY
YEAR 2008 NUMBER 14

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 14 OF 2008
CONCERNING
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD, VILLAGE APPARATUS
AND VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

Published By :
LAW AND LEGISLATION SECTION
SECRETARIAT OF TAKALAR REGENCY

GOVERNMENT OF TAKALAR REGENCY

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 14 OF 2008
CONCERNING
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD, VILLAGE APPARATUS AND
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 27, Article 39 and Article 40 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Financial Position of the Village Head, Village Apparatus and Village Representative Body. \n \n
In view of :	\n \n Law Number 29 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=baac39dd-c261-4b49-b1ac-4cf638e695d2","actionData","errors"]