[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba96f615-7bbb-4030-9c6f-f385f3db2b9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004","number","14","year","2004","published_date","2004-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2004/NO.41, LL KOTA. PONTIANAK : 8 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kota Pontianak. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 \n KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; KEPEGAWAIAN; KETENTUAN LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2004. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 \n 6 HALAMAN PERATURAN; 1 HALAMAN LAMPIRAN & 1 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Sekretariat Daerah Kota Pontianak sebagai unsur pembantu Kepala Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Fungsi Sekretariat Daerah meliputi pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian, dan Sub Bagian. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 masih berlaku sampai dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Daerah yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kota Pontianak No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kota Pontianak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78192/perda-kota-pontianak-no-1-tahun-2001","f80e6499-265e-445f-93b4-a3eac6a53f71","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[118],{"_97":119,"_99":120},"Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2004 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PONTIANAK CITY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 14 YEAR 2004
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF PONTIANAK CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as a replacement for Law Number 22 of 1999, it is deemed necessary to review Regional Regulation Number 1 of 2001 concerning the Establishment of the Regional Secretariat of Pontianak City;
that based on the considerations referred to in letter (a) above, it is necessary to regulate and stipulate it in a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of 1953 Number 9) as Law (State Gazette of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba96f615-7bbb-4030-9c6f-f385f3db2b9e","actionData","errors"]