[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba943717-e701-4477-be28-2f4df1c74181","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-03-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan \r\nbagian ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karunia Tuhan \r\nYang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta keterbatasan daya \r\ndukungnya perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang \r\nsejahtera, adil, dan lestari; \r\nb. bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara\r\nberhasil-guna dan berdaya-guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola\r\nruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam\r\nRencana Tata Ruang Wilayah;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (6) Undang-undang Nomor 26 Tahun\r\n2007 tentang Penataan Ruang perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,\r\ndan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang\r\nWilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009; \n Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan dan Fungsi; Rencana Struktur RUang Wilayah; Rencana Pola Ruang Wilayah; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 51 HLM; Penjelasan: 13 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 menetapkan kerangka penataan ruang wilayah provinsi. Latar belakangnya adalah perlunya pemanfaatan ruang wilayah yang bijaksana dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas, melindungi fungsi ruang, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan, mencegah benturan kepentingan, serta mengembangkan pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Struktur Ruang Wilayah:**\n * Pengembangan sistem perkotaan dengan memantapkan hirarki kota (Kota Yogyakarta sebagai hirarki I, diikuti IKB dan IKK), mendesentralisasikan fungsi Kota Yogyakarta, dan mengintegrasikan fungsi setiap kota.\n * Pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi jaringan jalan (termasuk jalan bebas hambatan, arteri primer, kolektor primer), jaringan jalan kereta api (jalur selatan Jawa, jalur ganda Kutoarjo-Yogyakarta-Surakarta), transportasi laut (Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng), transportasi udara (Bandara Adisutjipto), telematika, sumber daya air (waduk, embung, irigasi), energi (jaringan listrik, energi angin, energi surya), dan prasarana lingkungan (air minum, air limbah, sampah, drainase).\n\n2. **Pola Ruang Wilayah:**\n * Penetapan kawasan lindung (hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan pantai/sungai/waduk/mata air, suaka alam, rawan bencana alam).\n * Penetapan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, militer dan kepolisian).\n\n3. **Kawasan Strategis:**\n * Penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi (kawasan perkotaan Yogyakarta, koridor Yogyakarta-Sadeng, koridor Temon-Prambanan, kawasan industri Sentolo).\n * Penetapan kawasan strategis pelestarian sosial budaya (Candi Prambanan, Kraton Yogyakarta, Kotagede, Malioboro).\n * Penetapan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi (pantai selatan untuk energi, wilayah Gunung Merapi untuk teknologi tinggi).\n * Penetapan kawasan strategis lindung dan budidaya (Taman Nasional Gunung Merapi, kawasan karst Gunungkidul, Parangtritis).\n * Penetapan kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut (pantai-pantai di Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul).","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:\n a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\n b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\n 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\n 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;\n 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administratif.\n3. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tanpa Izin Pemanfaatan Ruang dapat dipidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121543/perda-no-5-tahun-2019","c07fc9df-8fa8-46b8-a852-33ee36dbcd45","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE
YEAR 2009-2029

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

Considering:

that the spatial area of the Special Region of Yogyakarta Province, which is part of the spatial area of the Unitary State of the Republic of Indonesia, is a gift from God Almighty with its diverse ecosystems and limited carrying capacity, and needs to be utilized wisely in order to achieve a prosperous, just, and sustainable life;
that in order for wise utilization efforts to be carried out effectively and efficiently, it is necessary to formulate the determination of the structure and spatial pattern of the region, development policies and strategies, and its management in the Regional Spatial Plan;
tha

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba943717-e701-4477-be28-2f4df1c74181","actionData","errors"]