[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba8b8807-d709-4576-98c5-2042e86a785e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabanan","place_of_enactment","Tabanan","theme","Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-PEMBENTUKAN-DAN-MEKANISME-PENYUSUNAN-PERATURAN-DESA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Peraturan Desa;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS PEMBENTUKAN; 3. PERENCANAAN PENYUSUNAN; 4. PENGESAHAN DAN PENETAPAN; 5. KETENTUAN PERALIHAN; 6. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibuat sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Ketentuan Substansial:

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel.
Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau berasal dari usul inisiatif BPD.
Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Penataan Ruang dan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
Semua Peraturan Desa selain dari ketentuan tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk memperoleh klarifikasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Desa yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan wajib disesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TABANAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
on
GUIDELINES FOR THE FORMATION AND MECHANISM OF COMPILATION
VILLAGE REGULATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TABANAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that based on the provisions of Article 62 of Government Regulation Number
72 of 2005 on Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 29 of 2006 on Guidelines for the Formation and
Mechanism for the Preparation of Village Regulations, it is deemed necessary
to regulate the Guidelines for Village Regulations;
that based on the considerations as referred to in
letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Guidelines
Formation and Mechanism for the Preparation of Village regulations;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 69 of 1958 on the Establishment of
Level II Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba8b8807-d709-4576-98c5-2042e86a785e","actionData","errors"]