[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba877bb5-ef78-49fb-8b06-a858bbde085e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus","short_title","Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-07-27","effective_date","2021-07-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","63149c76-8d67-4eaa-99e5-0e97b719fe16","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","short_name","Peraturan PPATK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e3e98fa7-32d7-4072-b4eb-7ffbc2274fe8","Etika Penyelenggara Negara","tags",[],"location","Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kodeetik-khusus
2021
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO. 12, BN 2021/ NO 862; https://jdih.ppatk.go.id/ : 12 HLM
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan TENTANG Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf c Undang-Undang\r\nNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan\r\nPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang\r\nmemberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan\r\nAnalisis Transaksi Keuangan untuk melakukan audit\r\nkepatuhan atau audit khusus;\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala\r\nPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor\r\n13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit\r\nKepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak\r\nLanjut Hasil Audit menyatakan pelaksanaan audit\r\nkepatuhan dan audit khusus dilakukan oleh Pusat\r\nPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara\r\nmandiri atau bersama dengan lembaga pengawas dan\r\npengatur;\r\nc. bahwa agar terwujudnya pelaksanaan audit kepatuhan\r\natau audit khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a\r\nsecara tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan\r\nberintegritas, serta menerapkan prinsip pemerintahan\r\nyang baik, perlu disusunnya pengaturan mengenai kode\r\netik audit kepatuhan dan audit khusus;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis\r\nTransaksi Keuangan tentang Kode Etik Audit Kepatuhan\r\ndan Audit Khusus;\r\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011,Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi\r\nKeuangan Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi\r\nKeuangan Nomor 07 Tahun 2021 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, landasan perilaku dalam melaksanakan audit kepatuhan dan audit khusus, pencegahan pelanggaran dan penegakan kode etik audit kepatuhan dan audit khusus dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1897)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus di lingkungan PPATK. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas, serta menerapkan prinsip pemerintahan yang baik.

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai PPATK dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk berperilaku independen, berintegritas, dan profesional dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, reputasi dan kredibilitas PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta sinergi antara PPATK dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta Pihak Pelapor.

Kode etik ini berlandaskan pada nilai dasar PPATK (integritas, kapabilitas, komitmen, dan sinergi) dan mengatur bagaimana pegawai harus bersikap dalam melaksanakan audit, termasuk menjaga kerahasiaan informasi, menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, menolak tawaran yang dapat mempengaruhi integritas, serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Kode etik juga menekankan pentingnya menjaga hubungan profesional dengan Pihak Pelapor, memberikan solusi untuk meningkatkan kepatuhan, dan bekerjasama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Peraturan ini juga mengatur pencegahan pelanggaran kode etik melalui koordinasi dan internalisasi nilai-nilai kode etik, serta penegakan kode etik berdasarkan pengaduan atau temuan. Sanksi atas pelanggaran kode etik mengacu pada Peraturan PPATK mengenai kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran dikenai sanksi moral.\n2. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi moral mengacu pada Peraturan PPATK mengenai kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 862, 2021 PPATK. Code of Ethics for Compliance Audit and Special Audit.

REGULATION OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER
NUMBER 12 OF 2021
CONCERNING
CODE OF ETHICS FOR COMPLIANCE AUDIT AND SPECIAL AUDIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 43 letter c of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, it authorizes the Financial Transaction Reports and Analysis Center to conduct compliance audits or special audits;
that based on Article 2 paragraph (2) of the Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center Number 13 of 2016 concerning Procedures for Implementing Compliance Audits, Special Audits and Monitoring of Audit Follow-up Results, it is stated that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba877bb5-ef78-49fb-8b06-a858bbde085e","actionData","errors"]