[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba8590c2-4850-4470-b644-83f9ee971099","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-11-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pidie","place_of_enactment","Sigli","theme","Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, BD.2020/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n\r\nBahwa beberapa ketentuan dalan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah untuk memperkuat peran dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, komunikasi, informatika, persandian, statistic, periwisata, pemuda dan olahraga, pertanian dan pangan\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 \n Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 1, Pasal 3, BAB II Pembentukan UPTD, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal II dan Ketentuan Pasal 13 Dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020. \n Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 \n Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Pidie ini mengubah Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta untuk memperkuat peran dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di berbagai bidang.

\n\n

Perubahan tersebut mencakup perubahan nomenklatur beberapa Dinas, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olah Raga, serta Dinas Pendidikan. Selain itu, dibentuk Dinas Perkebunan dan Perternakan Tipe A yang baru. Qanun ini juga mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

\n\n

Dengan perubahan ini, diharapkan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, optimal, efisien, dan berkualitas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru.\n2. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja berdasarkan qanun ini.\n3. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n4. Pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan qanun ini.\n5. Tugas dan Fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.\n6. Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.\n7. Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.\n8. Rumah Sakit Umum Daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PIDIE
ACEH PROVINCE

QANUN OF PIDIE REGENCY
NUMBER: 4 OF 2020
ON
AMENDMENT TO QANUN OF PIDIE REGENCY NUMBER 5 OF 2016 ON
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
PIDIE REGENCY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF PIDIE,

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus as amended by Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, Qanun of Pidie Regency Number 5 of 2016 concerning Establishment and Composition of Regional Apparatus has been established;
that several provisions in Qanun of Pidie Regency Number 5 of 2016 concerning Establishment and Composition of Regional Apparatus need to be amended to strengthen the role and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba8590c2-4850-4470-b644-83f9ee971099","actionData","errors"]