[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba7e9531-1c49-4ee3-ba8c-fa1c0a41d231","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Permukiman Kumuh","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 25 Tahun 2014","number","25","year","2014","published_date","2014-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","Penataan dan Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Permukiman Kumuh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUMAHAN – PENATAAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN KUMUH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD No.209.2014/NOREG 4.25/2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan penataan dan pembangunan perumahan kumuh yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat, perlu memberikan kemudahan melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat; Agar pelaksanaan penataan dan pembangunan perumahan kumuh dapat terlaksana secara terencana, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh. \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2014. \n -\tDalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:\r\n1.\tMaksud, tujuan sasaran , dan ruang lingkup penataan dan pembangunan perumahan pada kawasan permukiman kumuh;\r\n2.\tPrinsip dasar dan pola penyelenggaraan;\r\n3.\tFasilitas yang diberikan;\r\n4.\tTahapan penyelenggaraan yang meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan;\r\n5.\tJangka waktu pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama RTS PK;\r\n6.\tHak dan kewajiban;\r\n7.\tSanksi administrative.\r\n-\tPeratuan Daerah ini terdiri dari X BAB dan 16 Pasal.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014. \n - Ketentuan lebih lanjut mengenai bunga, margin, dan jangka waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan diatur dengan Peraturan Bupati. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Bupati. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pembangunan perumahan pada kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan perumahan kumuh yang berkelanjutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari penataan dan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan, dan membangun rumah layak huni dengan lingkungan yang sehat dan aman. Sasaran utama adalah Rumah Tangga Sasaran Permukiman Kumuh (RTS PK) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pemerintah Daerah memfasilitasi program ini melalui bantuan sertifikat hak milik gratis, pinjaman modal dari Bank, perlindungan atas sengketa tanah, pembinaan, bantuan teknis perencanaan dan pendampingan pembangunan, serta pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Pola penyelenggaraan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pokjamas, SKPD Terkait, dan Instansi Vertikal Terkait. Sumber pembiayaan meliputi APBD, APBD Provinsi, APBN, dana mandiri masyarakat, dan CSR.

RTS PK berhak mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah, fasilitas pembinaan, bantuan CSR, dan perlindungan atas sengketa tanah. RTS PK diwajibkan mengikuti penataan perumahan kumuh dan desain rumah yang ditetapkan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembongkaran dan perubahan bentuk semula dengan dana sendiri.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BANGKA REGENCY
NUMBER 25 OF 2014
CONCERNING
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF
HOUSING IN SLUM SETTLEMENT AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BANGKA,

Considering:

that in order to realize the structuring and development of sustainable slum housing in Central Bangka Regency as a basic need for the community, it is necessary to provide convenience through the provision of housing and settlement with a community empowerment pattern;
that in order for the implementation of structuring and development of slum housing as referred to in letter a to be carried out in a planned, integrated and accountable manner based on the provisions of Laws and Regulations, it is necessary to regulate guidelines in its implementation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba7e9531-1c49-4ee3-ba8c-fa1c0a41d231","actionData","errors"]