[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba7dee19-5689-4fba-9bc3-eddf126809c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bank perkreditan rakyat - bank purwa artha
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi; bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di Kabupaten Grobogan; bahwa Peraturan Daerah Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 40 Tahun 2007; UU No 23 Thaun 2014; PP No 43 Tahun 2011; PP No 54 Tahun 2017; \n Peraturan Daerah ini mnegatur tentang bentuk badan hukum, nama, tempat kedudukan dan jangka waktu berdirinya perusahaan, kegiatan usaha, tugas dan fungsi, modal dan saham, organ perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat Bank Purwa Artha, struktur organisasi dan tata kerja, tata kelola perusahaan, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020. \n 63 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha. Peraturan ini mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kegiatan usaha Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha, meliputi penghimpunan dana, pemberian kredit, kerjasama dengan lembaga keuangan, penempatan dana, dan membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana.
Modal dasar Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Organ Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi.
Persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi diatur secara rinci.
Tata kelola perusahaan yang baik wajib diterapkan, termasuk penerapan manajemen risiko.
Perencanaan dan pelaporan diatur, termasuk penyusunan Rencana Bisnis Perusahaan (RBB) dan laporan tahunan.
Tahun buku dan penggunaan laba diatur, dengan pembagian laba untuk daerah/deviden, cadangan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

\n","transitional_provisions","1. Seluruh hak, kewajiban dan kekayaan/aset Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi hak, kewajiban dan kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.\n2. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sampai dengan berakhir masa jabatan.\n3. Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Komisaris.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Komisaris.\n3. Pelanggaran ketentuan Pasal 56 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
REGIONAL COMPANY
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize public welfare, so as to achieve a condition of society that is just and prosperous and socially just, the continuous participation of the Regional Government in economic activities is needed;
that in order to improve services to the community in order to foster the economy and to increase Regional Original Income, it is necessary to manage the Regional Company Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha in Grobogan Regency;
that Grobogan Regency Regulation Number 16 of 2012 concerning the Regional Company Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha is no longer relevant to the current conditions, so the Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba7dee19-5689-4fba-9bc3-eddf126809c2","actionData","errors"]