[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba7839a6-4737-4152-8a1c-acbd01e5bbab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-06-11","effective_date","2012-06-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Struktur organisasi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2012/NO.7 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Sinergitas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Industri, Minyak Dan Gas, Pesisir Dan Kelautan Serta Meningkatkan Ketersediaan Permukiman Dengan Mempertimbangkan Jumlah, Distribusi Dan Karakteristik Penduduk Yang Selaras Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Dengan Memperhatikan Fungsi Lindung, Perlu Mewujudkan Arahan Pengembangan Ekonomi Wilayah Yang Didukung Pengembangan Infrastruktur Regional Dan Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat Bagian Utara; Sehingga Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara Secara Terpadu Maka Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, \r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012.\r\n \n Ketentuan Umum, Jangka Waktu, Kebijakan Dan Strategi, Rencana Pengembangan Wilayah, Kelembagaan, Sistematika, Peran Masyarakat, Larangan, Arahan Sanksi, Penyidikan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2012. \n 33 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, minyak dan gas, pesisir dan kelautan, serta memenuhi ketersediaan permukiman dengan memperhatikan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Daerah. Sasaran penyelenggaraan pengembangan wilayah ini meliputi terwujudnya kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan aktivitas industri, minyak dan gas secara terpadu, kawasan pesisir dan kelautan berkelanjutan, kawasan permukiman terencana, pengembangan infrastruktur pendukung regional terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur lokal, pembangunan sesuai dengan karakteristik penduduk, dan pengelolaan wilayah secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Rencana pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara berfungsi sebagai pengarah kebijakan pengembangan ekonomi dan acuan bagi instansi pemerintah serta masyarakat dalam mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan. Kedudukannya sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, perwujudan keterpaduan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Kebijakan pengembangan wilayah ini dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor yang berkeseimbangan untuk pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokusnya pada sektor prioritas berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, potensi infrastruktur, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan, sumberdaya manusia, dan inovasi. Pengembangan infrastruktur bersifat regional dan lokal dalam satu kesatuan sistem wilayah. Pusat-pusat permukiman diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal.

","transitional_provisions","Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 23 angka 1 sampai dengan 19, 21 sampai dengan 31, 33 sampai dengan 47, dan angka 49, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 7 YEAR 2012
CONCERNING
DEVELOPMENT OF THE NORTHERN PART OF WEST JAVA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the synergy of sustainable food farming areas, industrial areas, oil and gas, coastal and marine areas and increase the availability of settlements by considering the number, distribution and characteristics of the population that are in harmony with the carrying capacity and environmental capacity by taking into account the protection function, it is necessary to realize the direction of regional economic development supported by the development of regional and local infrastructure to improve the welfare of the people of the Northern Part of West Java;
that in order to manage the Northern Part of West Java in an integrated manner as referred to in consideration letter

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba7839a6-4737-4152-8a1c-acbd01e5bbab","actionData","errors"]