[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba6f8f79-8509-44e0-8543-dbae46d12ea7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Denpasar","place_of_enactment","Denpasar","theme","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peraturan daerah kota denpasar - badan kesatuan bangsa dan politik
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1/JDIHDenpasar/7halaman
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;\r\n2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 ; \r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; \r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019. \n 1. Ketentuan Umum ; \r\n2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi ; \r\n3. Susunan Organisasi ; \r\n4. Jabatan dan Kepegawaian ; \r\n5. Tata Kerja ; \r\n6. Pembiayaan ;\r\n7. Ketentuan Peralihan ; \r\n8.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah. Fungsi badan ini meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, koordinasi dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Badan ini juga melaksanakan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota, administrasi kesekretariatan, dan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, dan empat Bidang. Kepala Badan merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sekretariat terdiri atas tiga Subbagian, dan setiap Bidang terdiri atas dua Subbidang. Badan ini menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta memiliki hubungan struktural, koordinatif, dan fungsional dengan Walikota.

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","1. Nomenklatur jabatan dan Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur dan Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DENPASAR
PROVINCE OF BALI
REGIONAL REGULATION OF DENPASAR CITY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
AGENCY FOR NATIONAL UNITY AND POLITICS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DENPASAR,

Considering:	that to implement the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatuses Implementing Governmental Affairs in the Field of National Unity and Politics, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Agency for National Unity and Politics;
In View of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 1 of 1992 concerning the Establishment of the Municipality of the Level II Region of Denpasar (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 9, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3464); Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba6f8f79-8509-44e0-8543-dbae46d12ea7","actionData","errors"]